HLBPPT-PM Kota Bogor didesak untuk terus melakukan reformasi perizinan. Layanan perizinan di kota Bogor,Walikota Bogor meminta, harus terus diperbaiki dan dicari titik keseimbangan yang pas, agar masyarakat dapat merasakan berbagai kemudahan dalam mengurus perizinan.

RIZKY DEWANTARA
[email protected]

 Hal ini disampaikan Bima Arya Sug­iarto pada saat membuka Sosial­isasi Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non- Perizinan di Ruang Rapat Rinja­ni 1 Hotel Pangrango, Kamis (26/11/2015).

“Ini sesuai dengan am­anat dan instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh walikota dan bupati seluruh Indonesia, untuk memastikan bahwa perizinan di setiap dae­rah dipersingkat, dibuat ring­kas, dan jangan menyulitkan. Amanat Presiden ini penting karena kemudahan perizinan akan berdampak pada banyak hal termasuk pada perekono­mian kita, pada tingkat inves­tasi, dan kepercayaan publik,” kata Bima.

Baca Juga :  TINDAKLANJUTI ASPIRASI WARGA, DPRD KOTA BOGOR MEDIASI PERSOALAN WARGA BMW DENGAN PIHAK DEVELOPER

Sementara itu, Kepala BPPT-PM Kota Bogor, Deni Mulyadi menyampaikan so­sialisasi ini ditujukan untuk para pengusaha dan aparatur wilayah.

“Substansi sosialisasi ada tiga yaitu mengenai sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak, kepesertaan BPJS sebagai syarat perizinan untuk menjamin dari kecelakaan kerja saat konstruksi bangunan, dan Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang bangu­nan gedung yang baru dis­ahkan pada tanggal 12 No­vember 2015,” sebut Deni.

Baca Juga :  Program Zero Stunting, IDI Jabar Gelar Pelatihan Sasar Dokter Umum

Selama ini, menurut Deni, telah terjalin ker­jasama yang baik antara BPPT-PM dengan BPJS Ket­anagakerjaan dan Kantor Pajak. (*)