Untitled-8 Oleh: ABRAHAM FANGGIDAE

mantan PNS Kemensos RI, magister kesejahteraan sosial

 

Dalam survei Bloom­berg, minggu perta­ma Juli 2015 dengan narasumber para ekonom ternama tingkat dunia, dengan menggu­nakan data akurat serta indikator ilmiah dalam menggambarkan kondisi perekonomian sejumlah negara di dunia justru menilai positif perekonomian Indonesia tahun 2015. Indonesia tidak ter­masuk 10 negara terburuk dengan kinerja ekonomi terburuk pada kuartal IV-2015, yaitu Kazakhstan sebesar 1,2 persen, Italia (1,1 pers­en), Yunani (0,9 persen), Serbia (0,5 persen), Kroasia (0,2 persen), Swiss (0,1 persen), Argentina (-1,5 persen), Brasil (-1,6 persen), Rusia (-3,5 persen), Ukraina (-4 persen).

Ekonomi Nusantara ini semula diperkirakan tumbuh 5,44 persen di kuartal IV-2015. Posisi Indone­sia lebih baik dibandingkan negara tetangganya, Malaysia, yang bertengger di posisi 7 dunia. PDB Malaysia pun semula dipre­diksi tumbuh 4,4 persen. Berikut ini 10 negara yang sejak awal diperkirakan bakal mencetak kinerja ekonomi cemerlang di akhir ta­hun 2015, yakni Taiwan sebesar (3,5 persen), Turki (3,8 persen), Polandia (4 persen), Malaysia (4,4 persen), Irlandia (4,5 persen), Indonesia (5,44 persen), Filipina (5,7 persen), Vietnam (6,1 persen), China (6,9 pers­en), India (7,5 persen).

Turbelensi ekonomi dunia akhir-akhir ini menempatkan jajaran negara maju yang selama ini perkasa, ha­rus puas melalui masa berat tahun 2015 dengan tingkat p e r ­tumbuhan ekonomi relatif kecil. Negara-negara yang selama ini menjadi motor ekonomi dunia seperti Jepang, Jerman, Prancis, dan Belanda hanya akan menik­mati pertumbuhan 1,5-1,8 persen. Kondisi Amerika Serikat sedikit lebih baik setelah diprediksi bakal mencetak pertumbuhan ekonomi 2,1 persen.

Menurut prediksi, menutup tahun 2015, dunia masih akan me­lihat dua kekuatan ekonomi Asia yang menjadi motor perekono­mian dunia. China diproyeksikan bakal mencetak PDB 2015 sebesar 6,9 persen, atau tertinggi kedua di dunia. Kita tidak perlu miris den­gan angka pertumbuhan sesama negara di Asia tersebut, potensi dan kekuatan internal Indonesia dan India, RRT memang berbeda. Indonesia realistis menetapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 di bawah angka 6 persen. Ibarat mendaki gunung, maka kita tidak menggantungkah harapan untuk mencapai puncak gunung yang tinggi karena kemampuan kita belum bisa mendukung.

Jalan raya, pelabuhan laut, bandara, listrik merupakan infra­struktur vital dan strategis untuk mendukung pembangunan serta membawa kemajuan bagi suatu wilayah. Persoalannya, berbagai jenis infrastruktur tersebut fak­tanya di wilayah timur Indonesia masih amat minim, dan di wilayah barat pun masih belum memuas­kan. Jalan Trans-Sumatera mulai hancur di lokasi-lokasi tertentu.

Kita mendukung pemban­gunan jalur rel kereta api baru sepanjang 3.000-an km di Pulau Sulawesi yang sudah dimulai dan diprogramkan akan selesai ta­hun 2018 dan di Kalimantan yang menurut rencana akan selesai dan berfungsi tahun 2019. Juga, pembangunan ribuan megawatt listrik, puluhan pelabuhan laut, bandara diharapkan dapat dis­elesaikan pada 2019. Jadi, ketika pemerintahan era Joko Widodo – Jusuf Kalla ( Jokowi-JK) berakhir, semua program besar pembangu­nan infrastruktur tersebut berada dalam perfect ending.

Membangun berbagai dan be­ragam infrastruktur tak gampang ibarat membalik telapak tangan. Ini memerlukan perencanaan komprehensif, membutuhkan pengkajian secara detail teknis atau fisik proyek, termasuk keterkai­tannya dengan persoalan hu­kum dan sosial. Diperlukan juga dukungan sumber pembiayaan ribuan triliun rupiah untuk merealisasikannya, bahkan su­dah barang tentu memerlukan bantuan asing atau Government to Government (G to G).

Kita optimis, Indonesia ke depan tidak berada dalam ketida­kpastian. Perubahan yang diidam­kan tidaklah mudah, harus di­tempuh melalui jalan perjuangan yang keras, terjal, berliku-liku. ”Roma tidak diban­gun dalam satu malam.”

Korupsi seb­agai musuh utama pem­bangunan harus dieliminasi, khususnya dalam proses pem­bangunan infrastruktur yang melibatkan ribuan triliunan rupiah. Maka, jangan ada peny­elenggara negara berhati kotor yang menggerogoti sepersen pun dana yang tersedia. ***