Terpisah, Mendikbud Anies Baswedan menegaskan, acara yang digelar PGRI pada 13 DesemÂber di Gelora Utama Bung Karno merupakan puncak HUT PGRI, bukan acara Hari Guru Nasional yang digelar pemerintah. “Acara yang diselenggarakan oleh PGRI pada tanggal 13 Desember adalah peringatan HUT PGRI, bukan acaÂra pemerintah. Itu acara internal organisasi,†ucap Anies.
Anies juga telah mengeluarkan Surat Edaran bernomor 101410/A.A5/HM/2015 dan ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan KabuÂpaten/Kota.
Surat Edaran itu menindaklanÂjuti Surat Edaran MenPAN/RB berÂnomer B/3903/M.PANRB/12/2015 tanggal 7 Desember 2015. Dalam surat itu, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengimbau para guru untuk menghindari semua aktiviÂtas yang dapat mengurangi citra guru sebagai pendidik profesional, antara lain ikut serta dalam kegÂiatan perayaan guru dan perinÂgatan Persatuan Guru Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2015 yang dikemas sebagai bagian dari Hari Guru Nasional.
PGRI genap berusia 70 tahun, tahun ini. Organisasi profesi yang kini dipimpin Dr H Sulistiyo ini akan menggelar puncak perinÂgatan HUT PGRI di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu 13 Desember pukul 09.00 WIB.
Seratusan ribu guru dari seluÂruh Indonesia diperkirakan bakal menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-70 PGRI yang jatuh pada Minggu, 13 Desember 2015 di GeloÂra Bung Karno. Sumber dana acaÂra dari kas dan sumbangan, bukan dari memotong gaji guru.
Menurut Ketua Umum PGRI Dr H Sulistiyo, sebenarnya hanya mengundang sekitar 70 ribu angÂgota PGRI. Jumlah undangan disesuaikan dengan HUT ke-70. “Semula hanya 70 ribu, tapi banÂyak yang ingin hadir sehingga jadi 100 ribu,†kata Sulistiyo.
Menurut Sulistiyo, anggota PGRI itu hadir secara sukarela tanÂpa paksaan dan tak ada mobilisasi. Dia juga membantah bahwa PGRI pusat telah memotong gaji guru untuk biaya peringatan HUT ke-70.
Lalu dari mana sumber dana HUT ke-70 PGRI berasal? “Dari (kas) PGRI dan sumbangan dari pihak ketiga. Ada yang sayang denÂgan PGRI dan membantu,†kata Sulistiyo.
Sulistiyo yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah itu menyayangkan adanya tudingan PGRI dimanfaatkan untuk kepentÂingan politik. Kalaupun ada keÂpentingan politik itu adalah murni untuk memperjuangkan nasib para guru di Indonesia. (*)
