Huu, Ribuan Guru Kecewa

JAKARTA, TODAY — Meski di­larang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, ribuan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap saja ikut meray­akan Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gelora Bung Karno (GBK), Min­ggu(13/12/2015).

Namun, ribuah guru terse­but harus menelan kekecewaan mereka. Sebab, mereka me­maksakan hadir untuk bertemu Presiden Joko Widodo ( Jokowi), namun ternyata presiden tak datang. Adalah Menko Pem­bangunan Manusia dan kebu­dayaan, Puan Maharani yang datang mewakili presiden.

Peringatan yang digelar pu­kul 11.20 WIB itu dihadiri oleh ribuan guru anggota PGRI. Se­jumlah guru kecewa karena Presiden Jokowi tidak hadir. Saat dise­butkan bahwa yang Presiden Jokowi adalah Menko Puan Maharani mereka berteriak,”Huuu!”

Selain Puan, tampak juga hadir Ketua DPD RI Irman Gus­man dan Ketua Komisi X DPR RI. Juga ada Gubernur Jatim Sukarwo dan Gubernur Banten Rano Karno. Kedua gubernur itu bersama sejumlah pejabat dae­rah lainnya akan menerima peng­hargaan Dwija Praja Nugraha. Tak tampak Gubernur Ahok dalam acara ini.

“Saya mohon pengertiannya ya, karena Presiden ada acara yang tak bisa ditinggal­kan. Jadi mewakilkan kepada Ibu Menko Puan,” kata Ketua Umum PGRI Dr Sulistiyo yang juga senator (DPD) dari Jawa Tengah dalam sambutannya yang disambut teriakan “Huuuu”.

Tak cuma murid-murid saja yang bisa berteriak “huuu” tanda kecewa. Para guru juga meneriakan yang sama di tengah perin­gatan HUT ke-70 PGRI untuk menyuarakan isi hatinya.

Puluhan ribu guru guru yang kecewa itu, lantas menyoraki Puan saat memberi­kan sambutan tertulis Jokowi. “Pak Jokowi menyampaikan salam hangat kepada selu­ruh guru Indonesia yang hadir pada kesem­patan ini. Syukur alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini. Seperti disampaikan oleh Ketua Umum PGRI bahwa HUT ke-70 PGRI akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno,” kata Puan.

Namun sejurus kemudian, sorakan dari para guru riuh terdengar. Hal itu sempat membuat Puan menghentikan kalimatnya. “Saya mewakili Pak Presiden. Pak Pres­iden mengikuti kegiatan lain, jadi tidak bisa datang,” ujar Puan. “Huuuuuuu,” sorak para guru.

Puan menunggu guru tenang, kemudian berkata, “Saya bisa enggak meneruskan?” “Kalau diperbolehkan saya meneruskan tapi tolong didengarkan. Gimana? Terus?” ujarnya.

Suasana jadi sedikit hening. Para guru tidak menyoraki lagi. Puan lalu melanjutkan membaca sambutan tertulis Jokowi. Sebe­lum Puan membacakan pidato, sorakan-sorakan serupa telah terdengar tepatnya ketika Ketum PGRI Sulistiyo berulangkali menyebut Menko Puan sebagai pejabat yang mewakili Presiden Jokowi.

Dalam acara itu, tidak ada tampak hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Anies beberapa hari lalu menge­luarkan surat edaran yang menegaskan aca­ra HUT PGRI bukanlah acara pemerintah. Surat edaran ini seiring surat edaran tentang tema yang sama yang dikeluarkan Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi.

Sementara itu, dalam pidatonya, Ketum PGRI Sulistiyono menyatakan keprihatinan atas keluarnya surat edaran tersebut. “Ses­ungguhnya itu karena kurang informasi yang tepat, bukan apa- apa, acara ini legal,” ujarnya.

Dalam sambutan Jokowi yang dibacakan Puan, disebutkan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk karakter bangsa. “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas membimbing, mengajar, pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, menengah hingga tinggi,” kata Jokowi me­lalui Puan.

Ditambahkannya, guru harus dimaknai secara luas. Tidak hanya guru dalam pen­didikan formal, tapi juga orang tua, saudara serta lainnya juga menjadi guru di dalam keluarga maupun lingkungannya masing-masing.

“Saya meminta guru untuk fokus me­ningkatkan pelayanan pendidikan untuk peserta didik di mana pun Bapak Ibu bertu­gas seperti di wilayah perbatasan, gunung-gunung dan wilayah terluar Indonesia,” ujarnya.

Puan melanjutkan, saat ini pemerin­tah telah membentuk direktorat jenderal (ditjen) baru yaitu Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan yang mempunyai tugas mem­bina. Hal tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam pendidikan.

“UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga mengamanatkan pemerintah agar dapat memfasilitasi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Karena itu, pernyata­aan tunjangan profesi akan dihapuskan itu tidak benar,” tegasnya yang disambut tepuk tangan puluhan ribu guru yang hadir.

Dalam acara itu, juga diberikan sejum­lah penghargaan oleh PGRI. Seperti pem­berian penghargaan Dwija Praja Nugraha kepada Gubernur Jawa Timur, Banten, Ma­luku, Gorontalo; Bupati/Walikota Pasuruan, Landak, Siak, Nganjuk; dan pemberian penghargaan guru inspiratif dan dedikatif di daerah 3T (terdepan, terluar, terpencil).

Puan juga mengatakan pemerintah tak pernah melarang para guru untuk beror­ganisasi. Menurut dia, pemerintah hanya menginginkan adanya sinergi dan berkomit­men untuk kesejahteraan dan hak guru.“Pemerintah memiliki komitmen dalam menjaga kesejahteraan dan hak guru,” ujar Puan.

Puan mengatakan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRO) yang menyay­angkan adanya imbauan Kementerian Pen­dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) yang sempat menyiratkan larangan mengadakan acara HUT PGRI di GBK tersebut. “Harus ada kes­epahaman antara pemerintah dan guru agar tidak terjadi simpang siur, termasuk soal kabar akan dihapuskannya Tunjangan Pro­fesi Guru (TPG) itu,” kata Puan.

Menurut Puan, selain memberikan hak berserikat dan kesejahteraan untuk guru, Puan mengatakan pemerintah juga akan membangun sumber daya manusia guru agar bisa meningkatkan daya saing pendidi­kan Indonesia.

(Yuska Apitya Aji)