Menuju Integrasi Ekonomi

Oleh: EDI SETIAWAN
analis ekonomi FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Banyak pekerjaan rumah (PR) harus dibe­nahi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menun­jukan adanya stagnasinya perkembangan ekspor pada awal tahun, tidak hanya ko­moditas primer, kinerja ekspor barang manufaktur turun diband­ingkan setahun sebelumnya.

Para ahli ekonomi mencatat bahwa hal yang menyebabkan darurat ekonomi, salah satunya akibat korupsi sistemik yang di­lakukan para pejabat publik.

Salah satu bentuk yang pal­ing umum, penyuapan pejabat pemerintah, menimbulkan bi­aya transaksi tinggi dan cender­ung memperburuk situasi orang miskin yang biasanya kurang mampu untuk membayar dan ke­cil kemungkinan memiliki konek­si politik untuk membantunya.

Hasilnya bahwa pola kesen­jangan pendapatan yang sudah mengakar menjadi lebih susah untuk diatasi.

Tahun 2015 memang sudah dikhawatirkan menimbulkan se­dikit kebisingan dan kegaduhan ekonomi. Sedikit-banyak hal ini ikut mempengaruhi perekono­mian Indonesia. Indonesia telah mengalami darurat beras yang diakibatkan gagal panen di sejumlah daerah.

Tentu akan terasa mengenaskan sekiran­ya hanya bertumpu pada aspek pening­katan produksi dan produktivitas sema­ta.

Bukankah pelu­ang untuk memperkecil angka kehilangan paska pan­en masih bisa kita lakukan? Bayangkan, bila kita bersusah payah me­ningkatkan produksi sekitar 5 persen, namun kehilangan panen masih di atas angka 12 pers­en, bukankah akan lebih pas jika kita mampu menekan losses seki­tar 3 atau 4 persen, sehingga kita tidak terlalu sibuk hanya mening­katkan produksi dan produktivitas an sich.

Riset yang dilakukan LPIKP (2014) menunjukan bahwa saat ini Indonesia memasuki tahap rawan pangan. Pasalnya, saat ini terdapat 100 kabupaten dari 346 kabupaten yang memiliki keren­tanan terhadap pangan.

Hingga saat ini kondisi Indo­nesia sangat mengkhawatirkan ditujukan dengan tingginya keter­gantungan pada impor pangan.

Pada awal tahun 2015, Indo­nesia telah mengimpor beras se­banyak 353.485 ton atau setara dengan 183,3 juta dolar AS.

Data impor tersebut, telah menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara pengimpor terbe­sar nomor satu di dunia. Sedang­kan Vietnam, India, Thailand dan Pakistan menjadi negara pengek­spor terbesar di dunia.

Upaya meningkatkan produk­si dan produktivitas padi rupanya tetap harus seirama dengan usa­ha maksimal dalam penanganan kehilangan hasil panenannya. Apalah artinya produksi yang tinggi dan produktivitas yang meningkat, jika kehilangan paska panennya kita biarkan terjadi seperti saat ini?

Sebaiknya kebijakan yang di­prioritaskan pemerintah tetap ”merajut” keseimbangan antara sisi produksi, penanganan paska panen dan penganeka-ragaman menu makanan masyarakat se­cara holistik dan komprehensif. Rajutan inilah yang diharap­kan akan mampu mem­perkokoh ”sistem per­berasan nasional” di lapangan.

Dengan kondisi itu, pemerintahan Joko Widodo – Jujus Kalla ( Jokowi-JK) harus mampu men­dorong upaya mere­alisasikan perluasan lahan pertanian ke­pada para petani.

Petani yang di­maksud, yakni mereka yang benar-benar tak me­miliki lahan namun punya keinginan untuk bercocok ta­nam. Cara ini, dinilai bisa me­minimalisasi masalah ketahanan pangan. (Henry Saragih, 2014)

Penguatan Ekonomi

Hadirnya Masyarakat Eko­nomi ASEAN memiliki misi untuk membangun integrasi ekonomi regional tahun 2015, termasuk kebebasan lebih dalam perger­akan barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil antarnega­ra anggota.

Indonesia mungkin akan mendapatkan manfaat lebih dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang baru. Tapi hanya jika dapat dilihat sebagai tempat yang ra­mah untuk bisnis dan investasi relatif terhadap destinasi men­arik lainnya di kawasan seperti Singapura dan Malaysia.

Pemerintahan Jokowi-JK ha­rus menempatkan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas kebi­jakan di tahun-tahun mendatang. Penguatan ekonomi di Indonesia bisa dijalankan apabila negara konsisten menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Kedaulatan ekonomi bukan saja akan meningkatkan kes­ejahteraan dan memberantas kemiskinan, kebijakan ini juga mencerminkan pemenuhan atas janji-janji kampanye Jokowi-JK.

Melalu forum ini dapat mem­bangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-dae­rah dan desa dalam negara kes­atuan. Meningkatkan produktivi­tas rakyat dan daya saing pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Pemerintah Jokowi-JK harus mampu mengaplikasikan empat pilar pembangunan yakni pro-growth, pro-job, pro-poor dan proenvironment.

Diharapkan pembangunan ekonomi akan menjaga lingkun­gan sosial dan tidak menimbul­kan kesenjangan ekonomi satu sama lainnya. ***

sumber: suarakarya.id