Oleh: FAISAL BASRI
Pengamat Ekonomi

Setengah abad kemudian, kerajaan Sriwijaya men­guasai perairan Nusan­tara dan sangat disegani di Selat Malaka dan Samudera Hindia.

Tidak sebatas melakukan perdagangan lintas samudera, kerajaan Sriwijaya juga melakukan perjanjian bilateral dengan kera­jaan di Tiongkok untuk memaju­kan perdagangan dan bekerja sama menumpas kawanan perompak di sepanjang jalur perdagangan.

Kejayaan Majapahit pada abad XII juga tidak terlepas dari ketang­guhan armada laut dan dagang­nya, sehingga mampu berkiprah dalam perdagangan luar negeri.

Kodrat negara kepulauan sejatinya memang terbuka. Se­bagai negara kepulauan terbe­sar di dunia—dengan hamparan pulau-pulau yang dipertautkan oleh lautan membentuk zamrud khatulistiwa—perdaganganlah yang menjadi motor penggerak kemakmuran.

Tanpa perdagangan, sebagian besar hasil bumi bakal teronggok membusuk dan berbagai kebutu­han yang belum mampu dihasilk­an sendiri, bisa didatangkan dari luar negeri.

Sebagian besar negara ASEAN juga berkarakter terbuka sejak lama. Porsi ekspor dan impor dalam produk domestik bruto (PDB) rata-rata negara ASEAN rela­tif sangat tinggi. Sejak awal 2000- an perdagangan di antara sesama negara ASEAN praktis sudah be­bas, nyaris tanpa hambatan.

Tidak sebatas perdagangan. Mobilitas manusia antar negara ASEAN juga tanpa hambatan be­rarti. Jutaan tenaga kerja Indonesia bekerja di Malaysia dan Singapura.

Maskapai penerbangan ASEAN sudah lama leluasa mendarat di berbagai kota di Indonesia. Bank-bank milik Malaysia dan Singapura dengan mudah dijumpai di berb­agai kota. Bahkan, bank-bank as­ing di luar ASEAN sekalipun, mem­peroleh perlakuan yang sama.

Tenaga profesional seperti akuntan, penasihat keuangan, dan manajer pabrik dari negara luar dengan mudah ditemui di berbagai perusahaan nasional maupun multinasional.

Lantas, apa yang hendak di­capai dengan MEA? Jangan ter­pukau dengan kepanjangannya: Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA jauh api dari panggang den­gan Uni Eropa. Dari namanya saja sudah mencerminkan perbedaan mendasar.

Uni Eropa sejak berdirinya su­dah menerapkan berbagai instru­men untuk berintegrasi. Mereka punya mata uang tunggal, ang­garan tersendiri, dan Parlemen Eropa. Semua negara anggota menganut demokrasi dan standar sosial yang tinggi.

MEA tidak pernah menggu­nakan kata integrasi dengan ke­lengkapan instrumennya. ASEAN lebih menekankan pada integrasi dengan perekonomian global. Memang, pendirian ASEAN leb­ih sarat dengan muatan politik ketimbang ekonomi.

ASEAN berdiri ketika perang Vietnam sedang berkecamuk, muncul ketakutan penetrasi ko­munisme di Asia Tenggara, serta Indonesia dan Malaysia baru saja selesai berkonfrontasi. Kala itu tidak satu pun negara ASEAN me­miliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Instrumen yang diandalkan adalah kerja sama. Kesepakatan hampir selalu diiringi oleh penge­culian atau exclusion list yang pan­jang. Dalam kerangka MEA, yang mengemuka bukanlah integrasi atau unifikasi, melainkan konek­tivitas lewat physical connectiv­ity, institutional connectivity, dan people-to-people connectivity.

Karakteristik ASEAN yang outward looking terlihat dari por­si perdagangan intra-ASEAN yang sangat rendah dan cenderung mandek. Pada 2004, perdagan­gan intra-ASEAN hanya 24,3 pers­en dari keseluruhan perdagangan luar negerinya dan turun menjadi 24 persen pada 2014.

Bandingkan dengan perda­gangan intra-Uni Eropa yang mencapai hampir dua pertiga dari total perdagangan luar ne­gerinya pada 2013, dan NAFTA sekitar separuh dari total perda­gangan luar negeri Amerika, Kanada, dan Meksiko.

Mitra dagang utama mayori­tas negara ASEAN adalah Tiong­kok, Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, India, Rusia, Kanada, dan Se­landia Baru.

Apakah dengan begitu MEA tidak membawa manfaat bagi negara-negara ASEAN? Tentu saja tidak. Dengan mengedepankan konektivitas, pasar ASEAN lebih terintegrasi. Pihak luar ASEAN memandang ASEAN sebagai satu pasar sehingga lebih memikat.

Betapa tidak, PDB berdasar­kan paritas daya beli (GDP based on purchasing power parity) ASE­AN pada 2014 senilai lebih dari 6 triliun dolar AS, terbesar keem­pat setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Jepang di uru­tan kelima.

Pasar ASEAN yang relatif be­sar ini menambah daya tarik bagi investor dari luar ASEAN dan juga investor dari dalam ASEAN. Seka­lipun MEA terwujud, investasi as­ing langsung di ASEAN melonjak tajam dari 21 miliar dolar AS pada 2000 menjadi 112 miliar dolar AS pada 2014.

Pada periode yang sama, in­vestasi asing langsung dari dalam ASEAN sendiri juga melonjak dari 0,8 miliar dolar AS menjadi 24,4 miliar dolar AS. Walaupun porsi penanaman modal asing langsung intra-ASEAN relatif ren­dah, namun peningkatannya cu­kup menakjubkan, dari hanya 2,8 persen tahun 2000 menjadi 17,5 persen pada 2014.

Tantangan terbesar bagi Indo­nesia adalah bagaimana menarik sebanyak mungkin penanaman modal asing langsung itu. Bukan hanya menjadikan Indonesia seb­agai target pasar semata, melain­kan memilih Indonesia sebagai production base untuk pasar re­gional maupun global.

Sejauh ini Indonesia agak ter­cecer, Vietnam dan Malaysia leb­ih banyak dipilih oleh produsen kelas dunia. Belakangan Vietnam menjadi primadona baru. Boleh jadi Myanmar akan menyusul.

Indonesia tidak boleh terpaku pada konsep komoditi unggulan. Kelebihan dari ketiga negara yang disebutkan terdahulu adalah pada kemampuannya beradap­tasi dengan sistem global supply chain. Ketiga negara itu memper­siapkan infrastruktur pendukung agar dilirik oleh produsen parts and components. Jadi, yang dija­dikan target adalah kegiatan ung­gulan, bukan produk unggulan.

Di era MEA, ancaman utama bukanlah membanjirnya barang impor dari ASEAN, karena era ASEAN Free Trade Area (AFTA) sudah lama terwujud. Durian Bangkok telah lama membanjiri Indonesia. Produk minuman dari Malaysia sudah merajalela.

Sebaliknya, Indonesia me­miliki peluang memasarkan be­ragam buah-buahan dan sayur mayur. Kuncinya adalah pembe­nahan pasca panen dan dukun­gan logistik.

Jika hendak memperoleh maslahat (benefit) lebih besar, mau tak mau Indonesia harus memperkokoh industrialisasi agar porsi produk manufaktur dalam ekspor naik signifikan. Hanya dengan meningkatkan ekspor manufaktur, Indonesia dapat menikmati additional gains from trade dari peningkatan perdagangan intra-industri.

Namun bagaimanapun, karena pasar Indonesia terbesar di ASE­AN—dua kali lipat lebih besar dari Thailand yang di urutan kedua— potensi maslahat yang bisa digapai Indonesia relatif lebih kecil.

Dengan pertimbangan itu, In­donesia selayaknya mendorong ASEAN memperlebar jangkauan dengan menggandeng negara-negara yang pasarnya lebih besar. Dengan Tiongkok ASEAN telah mengikatkan lewat ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Vietnam tampaknya tak bisa menunggu inisiatif ASEAN selan­jutnya. Dengan kesadaran penuh, Vietnam lebih maju dua-tiga lang­kah. Vietnam bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) yang dimotori Amerika Serikat dan telah menandatangani per­janjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Indonesia baru menyatakan minat. Produk-produk Indonesia yang hendak masuk ke Amerika Serikat harus melewati jalan bi­asa sedangkan Vietnam menik­mati jalan tol bebas hambatan.

Ironis kalau kita menatap kem­bali ke sejarah panjang Nusantara. Untuk jasa keuangan, khususnya perbankan, Indonesia sangat ter­tinggal. Tiga bank terbesar dari segi aset diborong oleh Singapura. Tiga posisi berikutnya diduduki oleh bank-bank Malaysia.

Di posisi ke-7 sampai ke-10 dii­si oleh bank-bank Thailand. Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Tanah Air menyusul di posisi ke- 11. BRI, BCA, dan BNI menguntil setelah Mandiri.

Supaya lebih bertaji, tidak ada pilihan lain bagi bank-bank nasional kecuali melakukan kon­solidasi dengan bergabung. Jika misalnya Mandiri dan BNI ber­gabung, posisinya langsung naik ke urutan ke-7. Singapura, Malay­sia, dan Thailand jauh hari sudah melakukan konsolidasi secara konsisten.

Bank ibarat jantung pereko­nomian. Fungsinya menyedot dana dari masyarakat dan me­mompakan kembali dana itu ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Betapa lemah fungsi jantung dalam perekonomian Indonesia, tercermin dari besarnya kredit yang disalurkan sektor keuangan hanya 46 persen dari PDB, jauh lebih kecil dibandingkan Thailand sebesar 173 persen, Malaysia 143 persen, dan Vietnam 108 persen.

Kita hanya menang tipis terh­adap Kamboja (40 persen). Tentu saja, kondisi di atas disebabkan oleh dana pihak ketiga yang juga masih relatif rendah.

Tak heran karena jumlah orang dewasa yang memiliki akses ke perbankan (financial inclusion index) juga sangat rendah yaitu hanya 36,1 persen. Bandingkan dengan 80,7 persen untuk Malay­sia dan 78,1 persen untuk Thailand.

Tiada jalan mundur bagi In­donesia. Sejarah panjang bangsa ini membuktikan, hanya dengan menyerang (outward looking) rakyat Indonesia bisa lebih se­jahtera. Jangan karena alasan ti­dak siap, membuat kita semakin menutup diri.

Dengan lebih menutup diri dan defensif, risikonya adalah keterpurukan relatif lebih dalam. Kita akan semakin tercecer dalam kancah global.

Saatnya membangkitkan se­mangat dan tekad baru, kembali ke jati diri sebagai bangsa mari­tim dengan memperkokoh sa­rana dan prasarana perhubungan laut. Penguatan transportasi laut dengan kelengkapan sarana pen­dukungnya, menjadi modal dasar untuk memenuhi prasyarat mut­lak untuk berjaya mengarungi in­tegrasi regional dan global.

Prasyarat itu adalah mengin­tegrasikan perekonomian nasi­onal. Bagaimana mungkin kita berhasil berintegrasi dengan per­ekonomian regional dan global, kalau perekonomian nasional sendiri belum terintegrasi. (*)

======================================
======================================
======================================