PERNYATAAN pimpinan Koalisi Kerahmatan, Ade Munawaroh Yanwar (AMY) yang menggaransi akan memunculkan dua nama bakal calon (balon) Wakil Bupati Bogor pada Juni mendatang, dimentahkan sekretarisnya sendiri, Hendrayana.
RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Namun, Hendrayana meÂmentahkan pernyataan AMY itu dengan posisÂinya sebagai Ketua DPC Hanura. Ia menegaskan ketidaksetujuannya jika dua nama balon wabup dimunculkan Juni menÂdatang.
“Juni? Tidak, saya sebagai Ketua DPC Hanura, tidak setuju. Ini sudah mendesak dan harus segera dilakuÂkan pengisian wabup itu,†kata HenÂdrayana, Minggu (31/1/2016).
Terlebih PPP akan kembali menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) Jawa Barat, pada FebruÂari tahun ini. Menurut Hendrayana, jika harus menunggu PPP meramÂpungkan muswil, itu sama saja ada kepentingan partai dalam pengisian wabup.
“Memang koalisi dipimpin oleh PPP. Tapi, kalau harus menunggu muswil mereka baru kemudian meÂmulai pengisian wabup, berarti cuma kepentingan partai yang dikedepanÂkan. Percepatan ini demi masyarakat Kabupaten Bogor lho,†tegasnya.
Jika enam partai anggota Koalisi Kerahmatan diluar PPP dan Golkar setuju adanya percepatan pengisian F 2, lain halnya dengan para pemuda dari Komite Nasional Pemuda IndoÂnesia (KNPI) Kabupaten Bogor, mereÂka menilai percepatan ini percuma.
Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum pada KNPI Kabupaten Bogor, Sulhan Kelana Bumi mengatakan, pengisian F 2 sudah seharusnya diÂlakukan tak lama setelah Nurhayanti dilantik menjadi Bupati Bogor.
Sulhan menganggap, saat ini keÂberadaan wakil bupati tidak penting lagi. Pasalnya, dengan adanya SekreÂtaris Daerah (Sekda) dibantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Bumi Tegar Beriman, tidak akan mengurangi pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Kalau pengisian wabup itu hanÂya atributif, akhirnya menjadi sangat tidak jelas. Sekrang sudah ada Sekda, SKPD, Camat dan sebagainya. Jadi Bu Yanti tanpa wabup pun, pemerÂintahan masih bisa berjalan,†kata Sulhan.
Menurutnya, yang dilakukan Koalisi Kerahmatan belakangan ini hanya akal-akalan dan tidak jelas. “Ya kenapa tidak dari dulu dilakuÂkan. Kami dari kalangan pemuda menganggap, pengisian wabup suÂdah tidak penting lagi,†tegasnya.
Terpisah, pengamat politik dari Universitan Ibn Khaldun (UIKA) BoÂgor, Fri Suhara menilai, inisiatif perÂcepatan itu sebuah langkah bagus. Namun, jangan sampai menimbulkan satu masalah baru di kemudian hari.
Saat ini, enam partai yang terÂdiri dari Hanura, Demokrat, Nasdem, PKPI, PKB dan Gerindra, seakan menÂinggalkan PPP dan Golkar yang notaÂbene sedang mengalami masalah pada tataran atas partai masing-masing.
“Tidak elegan lah kalau Golkar dan PPP ditinggalkan. Karena dua partai itu kan punya cukup banyak suara dan kursi di Kabupaten BoÂgor. Percepatan itu bagus. Tapi kalau dua partai itu ditinggalkan, takutnya akan muncul masalah baru di interÂnal DPRD,†kata Fri. (*)