Untitled-9PERNYATAAN pimpinan Koalisi Kerahmatan, Ade Munawaroh Yanwar (AMY) yang menggaransi akan memunculkan dua nama bakal calon (balon) Wakil Bupati Bogor pada Juni mendatang, dimentahkan sekretarisnya sendiri, Hendrayana.

RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Namun, Hendrayana me­mentahkan pernyataan AMY itu dengan posis­inya sebagai Ketua DPC Hanura. Ia menegaskan ketidaksetujuannya jika dua nama balon wabup dimunculkan Juni men­datang.

“Juni? Tidak, saya sebagai Ketua DPC Hanura, tidak setuju. Ini sudah mendesak dan harus segera dilaku­kan pengisian wabup itu,” kata Hen­drayana, Minggu (31/1/2016).

Terlebih PPP akan kembali menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) Jawa Barat, pada Febru­ari tahun ini. Menurut Hendrayana, jika harus menunggu PPP meram­pungkan muswil, itu sama saja ada kepentingan partai dalam pengisian wabup.

“Memang koalisi dipimpin oleh PPP. Tapi, kalau harus menunggu muswil mereka baru kemudian me­mulai pengisian wabup, berarti cuma kepentingan partai yang dikedepan­kan. Percepatan ini demi masyarakat Kabupaten Bogor lho,” tegasnya.

BACA JUGA :  Pj. Bupati Bogor Apresiasi Dompet Dhuafa Beri Akses Masyarakat Sekitar dan Pengungsi Anak-Anak Pendidikan Berkualitas

Jika enam partai anggota Koalisi Kerahmatan diluar PPP dan Golkar setuju adanya percepatan pengisian F 2, lain halnya dengan para pemuda dari Komite Nasional Pemuda Indo­nesia (KNPI) Kabupaten Bogor, mere­ka menilai percepatan ini percuma.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum pada KNPI Kabupaten Bogor, Sulhan Kelana Bumi mengatakan, pengisian F 2 sudah seharusnya di­lakukan tak lama setelah Nurhayanti dilantik menjadi Bupati Bogor.

Sulhan menganggap, saat ini ke­beradaan wakil bupati tidak penting lagi. Pasalnya, dengan adanya Sekre­taris Daerah (Sekda) dibantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Bumi Tegar Beriman, tidak akan mengurangi pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Kalau pengisian wabup itu han­ya atributif, akhirnya menjadi sangat tidak jelas. Sekrang sudah ada Sekda, SKPD, Camat dan sebagainya. Jadi Bu Yanti tanpa wabup pun, pemer­intahan masih bisa berjalan,” kata Sulhan.

BACA JUGA :  Berbagi Kebahagiaan, JJB Bagikan Takjil Gratis Ke Pengendara

Menurutnya, yang dilakukan Koalisi Kerahmatan belakangan ini hanya akal-akalan dan tidak jelas. “Ya kenapa tidak dari dulu dilaku­kan. Kami dari kalangan pemuda menganggap, pengisian wabup su­dah tidak penting lagi,” tegasnya.

Terpisah, pengamat politik dari Universitan Ibn Khaldun (UIKA) Bo­gor, Fri Suhara menilai, inisiatif per­cepatan itu sebuah langkah bagus. Namun, jangan sampai menimbulkan satu masalah baru di kemudian hari.

Saat ini, enam partai yang ter­diri dari Hanura, Demokrat, Nasdem, PKPI, PKB dan Gerindra, seakan men­inggalkan PPP dan Golkar yang nota­bene sedang mengalami masalah pada tataran atas partai masing-masing.

“Tidak elegan lah kalau Golkar dan PPP ditinggalkan. Karena dua partai itu kan punya cukup banyak suara dan kursi di Kabupaten Bo­gor. Percepatan itu bagus. Tapi kalau dua partai itu ditinggalkan, takutnya akan muncul masalah baru di inter­nal DPRD,” kata Fri. (*)

============================================================
============================================================
============================================================