5624f20009116BANDUNG, TODAY – Manajer Pers­ib Bandung, Umuh Muchtar men­gajak klub-klub anggota Persatu­an Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menggelar perte­muan. Pertemuan tersebut akan membahas mengenai masa depan PSSI.

Seperti diketahui, Ketua Umum (Ketum) PSSI La Nyalla Mahmud Mattalitti sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Hibah Kamar Dagang Industi (KADIN) Jawa Timur ( Jawa Timur).

“Ini sudah jelas. Masalah tersangka ini bukan kata orang-orang, tapi kejak­saan yang bilang dan sudah menyatakan La Nyalla sebagai tersangka. Jika sudah jelas sebagai tersangka, Kami tidak mau menunggu lama. Satu-satunya jalan, kami klub-klub akan mengadakan per­temuan,” ujar Umuh di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (17/3) malam.

Dalam pertemuan nanti, Umuh mendesak klub-klub untuk segera melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB). Hal tersebut semata-mata dilakukan Komisaris PT Persib Bandung Bermar­tabat (PBB) itu demi menyelamatkan sepakbola.

“Ini bukan masalah suka atau tidak suka. Hubungan saya pribadi dengan La Nyalla baik dan tidak ada masalah. Jadi jangan dikaitkan dengan sentimental, itu tidak ada,” ungkapnya.

Keinginan Umuh untuk menggelar KLB bukan tanpa dasar. Hal itu berka­ca dari pertemuan klub-klub di Ciamis beberapa waktu lalu. “Sudah jelas, 49 klub kemarin di Ciamis mengarah untuk KLB,” pungkas Umuh.

BACA JUGA :  Kemenangan Timnas Indonesia jadi Modal Penentu Kontra Jordania

Lebih lanjut ia mengatakan agar Kon­gres Luar Biasa (KLB) bisa dilaksanakan secepatnya.

“Nanti minimal setelah beres Piala Bhayangkara. Sebelum itu juga kami akan mengadakan pertemuan dengan klub-klub untuk menanyakan kepada semua klub-klub apa keinginannya,” ujarnya.

Seperti diketahui, syarat yang harus dipenuhi untuk menggelar KLB adalah permintaan dari dua per tiga pemegang hak suara PSSI atau 50 1 anggota PSSI menginginkan KLB.

Umuh menegaskan, apabila dalam pertemuan tersebut diputuskan KLB maka jangan menunggu waktu lagi. Sebab, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) itu tak ingin Indone­sia mendapatkan sanksi berkepanjangan dari Federation of International Football Association (FIFA).

“Kami harus cepat. Jangan sampai menunggu FIFA, lalu keluar surat di banned selama lima tahun,” pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Manajer Persepam Madura Utama Nadi Mulyadi berharap semua pihak menanggapi se­cara obyektif. “Secara etis seharusnya mundur,jangan semakin menambah gaduh kalau tetap bersikukuh memper­tahankan jabatannya,” imbuhnya.

Ditambahkan Asisten Pelatih Persela Didik Ludianto. Soal La Nyalla tersang­ka, dirinya no comment, karena diang­gap itu sudah di luar konteks sepakbola. “Saya hanya menginginkan kompetisi bisa segera dilaksanakan demi pembi­naan, dan agar sepakbola Indonesia tidak semakin tertinggal dengan negara lain,” tambahnya.

BACA JUGA :  Daftar Pemain Timnas Indonesia di Piala Asia U-23 2024

Kemenpora Minta La Nyalla Mundur

Kementerian pemuda dan olahraga (Kemenpora) menyarankan agar La Ny­alla Mattalitti mundur dari posisinya seb­agai ketua umum PSSI setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah kamar dagang dan industri (Kadin) Jawa Timur.

Kepala komunikasi publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, La Nyal­la sudah seharusnya memerhatikan Stat­uta PSSI, kendati penetapan sebagai ter­sangka tak berkaitan dengan sepakbola.

“Karena sangat jelas disebut pada pasal 34 ayat 4, anggota Exco [komite eksekutif ] harus tidak pernah dinyatakan bersalah. Memang siapapun mungkin masih bisa memperdebatkan konteks ‘ti­dak pernah dinyatakan bersalah’, karena dia masih tersangka, belum terdakwa,” ujar Gatot.

“Secara etis seharusnya memberikan contoh yang baik, seperti Sepp Blatter [mantan presiden FIFA] yang mundur setelah dinyatakan sebagai tersangka.”

Gatot pun menampik tudingan La Nyalla yang menyebutkan penetapan se­bagai tersangka berkaitan dengan kondi­si persepakbolaan nasional saat ini. Ga­tot menegaskan, pihaknya tidak pernah mengintervensi kasus tersebut.

“Kami baru tahu hal ini dari media. Kami yakin Pak La Nyalla akan mematuhi proses hukum sesuai hak dan kewajiban­nya. Yang jelas, tidak ada intervensi dari pemerintah,” tegas Gatot.

(Imam/net)

============================================================
============================================================
============================================================