Waspada PNS Siluman

BADAN Kepegawaian Nasional (BKN) menemukan 57 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) siluman di seluruh Indonesia. Namun, Pemerintah Kabupaten Bogor, memastikan 20.060 PNS-nya tidak termasuk dalam temuan pemerintah pusat itu.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Bupati Bogor, Nurhayanti men­egaskan, inven­tarisasi pegawai di Pemerintahan Bumi Tegar Beriman berjalan dengan baik. Ia pun yakin tidak ada bawahannya yang masuk dalam daftar pembuat tekor negara itu.

“Insha Allah tidak ada. Kan Investarisasi secara online le­wat e-PUPNS dan jalan. Kalau mau lebih jelasnya, ke Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) coba cek,” kata Nurhayanti saat dihubun­gi, Minggu (24/4/2016).

Sementara Kepala BKPP Ka­bupaten Bogor, Dadang Irfan menjelaskan, pihaknya memasti­kan semua PNS telah menadapat Nomor Induk Kepegawaian (NIK) setelah melaksanakan Pendaft­aran Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) secara online.

“Semua sudah melaksanakan e-PUPNS kok. Bahkan, kami juga menyerahkan data-data manual­nya ke BKN sebagai bukti kami taat administrasi kepegawaian. Kalau sudah e-PUPNS, sangat sulit untuk memalsukan data,” kata Dadang.

Ia menambahkan, belum mendapat feed back dari pemerintah pusat soal data-da­ta kepegawaian yang sudah dis­erahkan. Ia pun memastikan, tidak ada PNS yang sudah pen­siun namun masih terdaftar.

“Kami sudah serahkan semua, tapi belum ada jawaban dari BKN. Mungkin, kalau ada ketidaksesuaian data, pegawai kami yang tercatat di Kabupaten Bogor, belum tercatat di pusat. Karena baru kali daftar ulang le­wat sistem online,” tukasnya.

Meski begitu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Kukuh Sri Widodo enggan percaya sepenuhnya. Ia beserta jajaran bakal memastikan langsung ke BKPP terkait isu PNS siluman ini yang hangat belakangan ini.

“Seperti temuan BKN, ten­tunya kami dari Komisi I yang mebidangi pemerintahan ingin memastikan, apakah untuk Kabu­paten Bogor, ada atau tidak PNS siluman tersebut,” kata Kukuh.

Menurutnya, temuan ini se­benarnya sudah lama. Tetapi untuk Kabupaten Bogor sendiri ia belum mengetahui, apakah ada PNS siluman seperti yang ditemukan oleh BKN Pusat. “Itu sebabnya dalam waktu dekat ini kami akan memanggil kepada BKPP, untuk dimintai keterangannya,” tukasnya.

BKN sendiri melansir ada 57 ribu PNS yang tidak mendaftar ulang. Mereka menerima gaji, tapi statusnya tak jelas dan kini masih ditelurusi BKN apakah PNS itu masih aktif atau tidak. Pasalnya, ini menyangkut gaji yang dibayarkan tiap bulan.

Menurut Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, salah satu yang dilakukan timnya seka­rang adalah menyetop gaji 57 ribu pegawai itu. “Katakanlah 50 ribu orang, ambil gaji ter­endah PNS Rp 2 juta, sebulan sudah Rp 100 miliar, setahun sudah Rp 1,2 triliun,” tukasnya.