MENTERI Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, mengÂinginkan agar daerah dapat lebih berkontribusi dalam meÂnumbuhkan perekonomian nasional melalui penggunaan angÂgaran pendapatan belanja daerah (APBD)
Oleh : Winda Herviana
[email protected]
Bambang dalam acara penanÂdatanganan kesepakatan koorÂdinasi pengembangan ekonomi dan keuangan daerah bersama Menteri Dalam Negeri ,Tjahjo Kumolo dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus DW Martowardojo, menyinggung penyerapan APBD yang belum optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Kita melihat bagaimana penyeraÂpan APBD punya makna sejauh mana penyerapannya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,†kata Bambang, di Gedung Perkantoran BI, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016).
Dirinya menyoroti dana daerah yang banyak menganggur (idle) di perÂbankan dan baru digunakan ketika mendekati tutup buku di akhir tahun. Menurut dia, perbaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir tahun lalu salah satunya disumbang dari penyeraÂpan dana idle meningkat selama satu bulan terakhir.
Tercatat pada data akhir November, dana idle yang ada di perbankan terhiÂtung Rp 240 triliun. Kemudian pada akhÂir Desember, dana tersebut menyusut menjadi sekitar Rp 100 triliun. Artinya ada penyerapan Rp 140 triliun di daerah selama satu bulan terakhir. Penyerapan tersebut, dipandang Bambang sangat berdampak pada pertumbuhan ekonoÂmi. Menurut Bambang, sisa Rp 100 trilÂiun masih merupakan angka yang besar dan memiliki kontribusi 0,9 persen pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Jika dibagi pada 34 provinsi di InÂdonesia, maka rata-rata setiap provinsi akan mendapat Rp 3 triliun.
Tidak hanya itu, jika ditambah denÂgan transfer daerah tahun ini dialokasiÂkan sebesar Rp 770 triliun dalam APBN serta pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor dan juga paÂjak hotel maka anggaran di daerah akan semakin besar.
“Poinnya adalah dana tersebut sanÂgat berpengaruh terhadap perekonoÂmian nasional. kita ingin pertumbuhan ekonomi ke depan di-drive dari daerah. Kita ingin daerah-daerah yang jadi sumÂber pertumbuhan kita. Maka kita haÂrus mengkritisi rendahnya penyerapan APBD,†jelas dia.
Bambang menambahkan, dengan transfer daerah yang diperbesar, perÂanan APBD yang makin optimal, maka akan mengurangi beban pemerintah pusat. (net)