uang-(2)_7Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2017 pada sidang paripurna DPR mengatakan, asumsi itu disasar lewat pendorongan kualitas belanja negara yang produktif. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan melakukan efisiensi belanja yang konsumtif.

Oleh : Winda Herviana
[email protected]

Me n d o rong pertum­b u h a n e k o ­nomi pada kisaran 5,3 persen – 5,9 persen menurunk­an tingkat pengang­guran pada kisaran 5,3 persen – 5,6 persen, dan menurunkan tingkat kemiskinan antara 9,5 persen -10,5 persen serta pengurangan kesenjangan ekonomi atau ra­sio gini 0,38,” jelasnya, Jumat (20/5/2016).

BACA JUGA :  Diduga jadi Korban Begal, Pasutri di Karawang Dinyatakan Hilang

Secara umum, lanjutnya, kebijakan belanja negara pada 2017 akan diarahkan untuk, me­ningkatkan belanja produktif un­tuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, per­cepatan konektivitas nasional melalui sistem transportasi yang terkoneksi dan terintegrasi, serta efisiensi sistem logistik di jalur lo­gistik nasional.

Kedua, mendukung peman­tapan reformasi birokrasi untuk terciptanya birokrasi yang efisien agar pelayanan kepada masyara­kat dapat lebih berkualitas. Ke­tiga, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

BACA JUGA :  Kecelakaan Bus Rombongan Wisatawan di Malang Terguling di Tanjakan Arah Pantai Balekambang

Keempat, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial untuk men­gakselerasi pengurangan pen­gangguran, kemiskinan, dan kes­enjangan.

Pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal 2017 yakni “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbu­han Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”.

(Winda/net)

 

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================