TERMAJU DARI SISI MANA?

UPAYA revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2013-2018 diklaim Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Syarifah Sofiah karena adanya perubahan penghitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga akan ada perubahan dalam capaian-capaian target indikator di 2018 mendatang.

RISHAD N OVIANSYAH
[email protected]

Namun, sumber Bogor Today menyebutkan, perencanaan dalam mewujudkan visi itu kurang maksimal, sehingga membuat setiap indika­tor penciri harus dituntaskan se­cara bersamaan dan memberatkan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Seharusnya, sektor-sektor atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang krusial dalam mewu­judkan visi itu, diberikan anggaran ekstra. Tiak apalah anggaran di be­berapa dinas yang tidak terlalu pent­ing dikurangi dulu,” kata sumber tersebut.

Tapi, lanjutnya, yang terjadi sekarang, ingin menjadi kabupaten termaju itu, tidak jelas ingin dilihat dari sektor mana. Pendidikan, kes­ehatan, ekonomi atau infrastruktur? “Harus direncanakan setiap tahun­nya dengan baik. Tahun pertama, misalnya di sektor pendidikan, yasudah, berikan anggaran ekstra dulu disana. Sekarang mau jadi yang terbaik dari sektor mana saja tidak jelas,” tukasnya.

Diantara yang berubah meliputi, dari sebelumnya di dalam 25 penciri tercantum seluruh puskesmas terakre­ditasi, menjadi UPT Puskesmas ter­akreditasi. Kemudian penurunan pen­duduk miskin dari sebelumnya ditarget turun di kisaran 7-5 persen, dalam ran­cangan menjadi 8,75-7 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, akreditasi dari provinsi dan pusat mengharuskan UPT Pusekemas lah yang diakreditasi sehingga UPF Pusk­esmas menginduk ke UPT Puskesmas.

“Visi dan misi tidak berubah. Hanya indikatornya saja yang berubah. Karena tidak bisa di­hindari, karena ini di luar kemam­puan Pemkab Bogor, misalnya teknik penghitungan pencapaian. Karena itu prerogratif Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Syarifah di sela Forum Konsultasi Publik Peruba­han RPJMD dan RPJPD 2005-2025 di Kantor Bappeda, Cibinong, Kamis (19/5/2016).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang awalnya 9 tahun pada 2018, kata Syarifah ada kemungkinan berubah karena masih menunggu perhitungan statistik di BPS. “Bisa turun lagi. Karena sekarang peng­hitungannya secara internasional. Tapi ini dalam rancangan masih tetap 9 tahun,” lanjut Ifah.

Syarifah menambahkan, di inter­nal eksekutif sudah selesai dan ting­gal menunggu pandangan dari DPRD Kabupaten Bogor. Karena menurut­nya peraturan daerah (perda) meru­pakan milik eksekutif dan legislatif.

“Belum kami sampaikan rancan­gannya. Makanya, ini baru di ekseku­tif, lihat dulu nanti pendangan DPRD seperti apa. Intinya Ibu Bupati tidak mau ada perubahan. Tapi, kalau sudah sampai di dewan, tidak tahu seperti apa perkembangannya,” tukasnya.

Finalisasi, Syarifah memperki­rakan perubahan RPJMD ini ram­pung pada Juni mendatang. Setelah melihat pandangan DPRD. “Prin­sipnya visi dan misi tidak berubah. Indikator untuk menjadi termaju di Indonesia juga masih sama 25 pen­ciri,” katanya. (*)