Norma Gratifikasi

Batas berikutnya sebagai penjabaran adalah Rp 500 ribu (vide Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No 047/Kma/SKB/IV/2009/ 02/ SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pe­doman Perilaku Hakim). Jika nilainya misal­nya Rp 499 ribu, barang tersebut tidak terma­suk gratifikasi yang perlu dilaporkan.

Batasan sebagaimana yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sebenarnya diadopsi dari KUHP. Na­mun, realisasinya berbenturan dengan aspek sosiokultural masyarakat yang sudah terbiasa dengan jalinan perkawanan atau persaha­batan atau kolegialisme melalui pemberian. Hanya, terkadang berlebihan. Misalnya, par­sel atau cenderamata yang tidak masuk akal tersebut. Benturan pada aspek sosiokultural itulah yang kiranya memerlukan klarifikasi tentang keharusan melaporkan setiap pembe­rian tersebut dalam bentuk yang bagaimana.

Penjabaran itu sangat perlu karena akan begitu banyak pekerjaan KPK dan jaksa yang harus menindaklanjuti tiap laporan pembe­rian cenderamata. Sebab, nilai di bawah Rp 10 juta itu mengharuskan setiap pejabat melapor­kan cenderamata yang diterima kepada KPK ( jika taksiran sementara nilainya lebih dari Rp 10 juta). Untuk yang bernilai kurang dari Rp 10 juta dengan batas Rp 500 ribu, mereka harus melapor ke kejaksaan. Permasalahannya, ka­lau akan konsisten dengan keadaan semacam itu, apakah aparat bisa mendata dan selanjut­nya memeriksa serta menindaklanjuti?

Kiranya, perlu dibuka kembali Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Komisi Yudisial adalah pengawasnya. Pada poin pen­gaturan, angka 2 tentang kejujuran, ranah pen­gawasan KY adalah para hakim. Di dalamnya ada penjelasan tentang Pengecualian atas Ob­jek Gratifikasi. Yakni, pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan, atau peringatan lainnya sesuai dengan adat isti­adat yang berlaku yang nilainya tidak melebihi Rp 500 ribu. Ini harus segera direalisasikan.(*