Desak Reskrontruksi Batas Tambang

Dalam kesempatan tersebut Radjab juga menjelaskan bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Cibinong belum dapat memproses permohonan ijin lokasi yang dimohon oleh PPE karena belum memenuhi persyaratan khususnya me­nyangkut adanya dugaan indi­kasi lahan PPE masuk dalam kawasan hutan. Oleh karena itu kata Radjab, PT Proyaga akan tetap mengajukan ILOK baru di WIUP II tersebut setelah rekon­struksi tapal batas lahan den­gan Perum Perhutani selesai.

Lebih lanjut dijelaskan bah­wa dari luas lahan 18,5 ha yang dimohon dalam ILOK II terse­but, hanya 7 hektar yang di­miliki PT Prayoga. “Luas lahan yang dikelola hanya 7 hektar dan sisanya bekerjasama ma­syarakat sebagai pemilik lahan dan materialnya dijual kepada PT. Prayoga,” timpal Yasin ZA.

Sedangkan perizinan IUP I yang diterbitkan tahun 2012 lalu itu, akan habis masa ber­lakunya setelah kandungan material di dalamnya habis dan itu merupakan keten­tuan pertambangan. Periz­inan yang dimohon saat ini adalah izin lokasi eksplorsi wilayah II seluas 18,5 ha. “Tidak ada persoalan disana, cuma salah penafsiran saja oleh sebagian kecil masyarakat”, jelas wakil Kandin Jabar ini.

Saat diminta penjelasan terkait hal itu pada Adminis­teratur Perum Perhutani KPH Bogor tak berhasil ditemui.

Namun menurut bagian Hu­kum dan Agraria, Yayat Sudra­jat SH, surat teguran Perhu­tani 04 Desember 2015 lalu hingga saat ini belum mendapat jawaban dari PT Prayoga. Se­dangkan upaya rekonstruksi ba­tas lahan pihak Perhutani tak keberatan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. “Perhu­tani memilik tapal batas lahan berupa tiang beton dan dapat juga ditentukan melalui Global Positioning System (GPS). “Si­lahkan saja kalau Prayoga mau berembuk dengan Perhutani masalah tapal batas dan Perum Perhutani menunggu. Gak ada masalah antara Perum Perhu­tani dengan PPE cuma diduga. Kitakan sama sama pemerintah, apalagi Prayoga milik Pemkab Bogor,” tandas Yayat. (Patrick)