Sadar Indeks Pembangunan Masih Rendah

PEMERINTAH Kabupaten Bogor terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Layanan pendidikan dan kesehatan menjadi fokus Bupati Bogor untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Kami sudah upay­akan lewat pen­ingkatan pelaksa­naan APBD, dapat terlihat dari ca­paian angka IPM, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan maupun daya beli angka IPM komposit Kabupaten B ogor terealisasi mencapai 74,25 poin,” ujar Nurhayanti, Minggu (5/6/2016).

Ini, kata Yanti, menunjuk­kan pencapaian yang lebih tinggi dari 73,92 poin dari ta­hun sebelumnya yang disebab­kan adanya peningkatan real­isasi dari seluruh komponen IPM, baik komponen pendidi­kan, yakni angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (rls).

Ia menambahkan, salah satu bidang pembangunan yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah sektor kesehat­an. Saat ini Pemerintah Bumi Tegar Beriman terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kapasitas di empat RSUD.

“Juga terus berupaya me­ningkatkan kualitas layanan di 101 puskesmas yang tersebar di kabupaten bogor secara berta­hap, agar memiliki pelayanan poned dan tempat perawatan. Sektor lain yang tidak kalah strategisnya adalah sektor pari­wisata, berkaitan dengan hal tersebut, kita terus berupaya menegaskan ikon kabupaten bogor sebagai daerah tujuan wisata,” tukasnya.

Kemiskinan pun masih men­jadi permasalahan kompleks di Kabupaten Bogor. Dari total 5,3 penduduk, 9,11 persen dianta­ranya hidup dalam kemiskinan. Meski begitu, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bo­gor ini optimis bisa menekan angka kemiskinan hingga 7-5 persen pada 2018 mendatang.

Sejumlah program untuk menekan jumlah penduduk miskin pun telah dilakukan. “Dari sektor pendidikan, pemerintah menargetkan ang­ka rata-rata lama sekolah (RLS) menjadi 9 tahun dan angka harapan hidup dari sektor kes­ehatan 70 tahun. Di Gunungpu­tri, RLS 11 tahun lho,” katanya.

Kondisi geografis dan jumlah penduduk yang setara dengan penduduk Singapura, membuat capaian pembangunan belum merata. “Pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten har­us bersinergi mengatasi masalah yang satu ini,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pem­bangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengungkapkan, bisa menurunkan angka kemiskina satu digit saja sudah merupak­an prestasi besar.

“Karena ini merupakan per­soalan sulit. APBD kita memang sampai Rp 6 Triliun, tetapi pen­duduk kita kan juga tinggi, 5,3 juta jiwa,” tandasnya.