MENYOAL IMPOR CAKALANG

LANGKAH Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengimpor 2000 ton ikan tuna, menuai kritik anggota dewan. Rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI ini pun, berlangsung hangat.

Oleh : Alfian Mujani
[email protected]

Agenda rapat dengan Susi sebetulnya mem­bahas perubahan anggaran di APBN-P 2016. Namun seorang anggota Komisi IV, Sudin, sekonyong-konyong mengkritik kebijakan Susi yang dinilainya membuka keran impor ikan cu­kup besar seperti cakalang. Di sisi lain, KKP mencatat produksi ikan tengah melimpah.

“Ada impor ikan, sementara laporan KKP katanya hasil kelautan meningkat, impornya cukup banyak yang sampai 2.000 ton,” kata Sudin dalam rapat di DPR, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Ikan yang diimpor yang dimak­sud Sudin yakni impor ikan cakalang yang saat ini masuk ke Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. “Ikan 2.000 ton bukan impor ikan spesifik. Kalau mau impor ikan salmon malah dipersulit, tapi impor cakalang gam­pang,” tambahnya.

Sudin menuturkan, jika alasan­nya untuk memenuhi kebutuhan ba­han baku industri pengolahan dalam negeri, hal tersebut dianggap tak rel­evan karena produksi ikan cakalang berlimpah. “Kalau buat bahan baku masih bisa, kecuali pada musim ter­tentu,” jelasnya.

Anggota Komisi IV lainnya, Her­man Khoirun juga mengajukan ke­beratan yang sama atas kebijakan im­por tersebut. “Impor cakalang yang dibuka luas apakah ini dampak dari Permen yang terbit?” tanya Herman kepada Susi yang didampingi selu­ruh pejabat eselon I KKP.

Menanggapi kritikan tersebut, Susi menjelaskan, bahwa impor ikan malah mengalami penurunan. Malahan, data impor selama dirinya menjabat sampai hari ini jauh lebih terbuka dibanding tahun-tahun lalu.

“Policy impor dari dulu sam­pai sekarang sama. Sebetulnya dari data, impor ikan kita turun, hanya jenis ikan tertentu, saya akui juga ada kesulitan impor salmon dari pengusa restoran, saya sudah minta itu diperbaiki,” jelas Susi.

Dia mengungkapkan, kalau pun ada jenis ikan cakalang yang perlu diimpor, itu dilakukan karena sistem logistik belum berjalan dengan baik. “Kalau sistem logistiknya sudah ba­gus bisa turun.

Ada industri yang selalu andal­kan impor dari dulu, tapi itu hanya 2,1% dari jumlah ikan yang kita pun­yai. Nggak ada diperluas impor, yang ada sekarang kita lebih terbukai in­formasinya. Yang 2.000 ton (impor) akan kita cek darimana asalnya,” ujar Susi.

Jadi Lokasi ‘Pencucian’

Susi mencurigai ikan impor yang masuk hanya untuk menjadikan In­donesia sebagai tempat ‘pencucian’ atau transit saja. Hal lantaran negara-negara tetangga kesulitan mengek­spor produk ikan mereka ke negara-negara Eropa.

“Dari negara luar dapat yellow card, sehingga nggak boleh jualan ke negara Eropa. Jangan sampai jadi tempat pencucian saja, semua yang masuk akan kita awasi,” kata Susi.

Dirinya, sambungnya, belum mengetahui asal muasal ikan caka­lang impor tersebut. KKP pun akan melakukan pemeriksaan asal nega­ra eksportir. “Pengusaha dan nega­ra asal akan di-trace, yang penting jangan sampai ganggu sehingga ne­layan susah. Vietnam dan Thailand sudah dapat yellow card, sehingga tak bisa jual ke Eropa,” jelas Susi.

Pada kesempatan tersebut, dia membantah kalau izin impor atas ikan impor diperlebar. Malahan yang terjadi ada tren penurunan impor ikan, informasi impor saat ini juga jauh lebih transparan.

Policy impor dari dulu sampai sekarang sama. Sebetulnya dari data, impor ikan kita turun, hanya jenis ikan tertentu, saya akui juga ada ke­sulitan impor salmon dari pengusa restoran, saya sudah minta itu diper­baiki,” jelas Susi.

Dari catatan Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) KKP sampai dengan April 2016, ikan yang diim­por terbanyak yakni jenis makarel dengan volume 23.652 ton, sarden 19.823 ton, kemudian ikan tuna, cakalang, dan tongkol 18.210 ton, kepiting rajungan 4.460 ton, kerang 3.757 ton, dan salmon 2.900 ton

Gunakan Pesawat

Dalam rapat kerja dengan Komi­si IV DPR, Susi mengatakan ingin mengurangi penggunaan kapal laut dalam pengawasan di wilayah laut. Susi ingin pengawasan wilayah laut lebih banyak dengan menggunakan pesawat.

Alasannya, penggunaan pesawat mampu menghemat dari sisi ang­garan maupun waktu dibandingkan memakai kapal laut. “Itu akan men­gurangi 90% cost operasional kapal patroli kita dan itu penghematan yang hampir Rp 700 miliar per ta­hunnya,” kata Susi.

“Kecepatan pesawat 300 km/jam sementara kalo kapal 25 km/jam, ka­pal 1 hari Rp 50 juta- Rp 200 juta ter­gantung ukurannya. Kalau pesawat hanya Rp 50 juta saja tidak sampai 5 jam sudah mencapai 1500 km,” lan­jut Susi.

Ia menambahkan nantinya untuk patroli akan digunakan kapal yang berukuran besar dengan kemam­puan yang lebih baik dibantu dengan pesawat udara jenis propeller twin engine.

“Jadi kita menambah kapal patr­oli yang besar-besar saja dengan ke­mampuan yang lebih cepat. Dibantu dengan pesawat udara dan itu juga pesawat udaranya pesawat udara propeller twin engine, jadi sangat murah,” katanya.

Selain itu, Susi akan menggan­deng TNI untuk mewujudkan ren­cana penggunaan pesawat untuk pengawasan wilayah laut.

“Saya mengerti kesulitan ban­yak untuk pengadaan pilot dan seb­againya. Tapi demi uang yang begitu besar, saya bekerja sama dengan AL, juga AD untuk nanti membantu KKP dalam melaksanakan operasi ini,” tu­tur Susi. (dtc|net)