LANTARAN banyak anggota DPRD Kabupaten Bogor yang mangkir dalam sidang Paripurna, pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kesejahteraan Sosial, batal dilakukan, Rabu (8/6/2 016).
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Paripurna pun sempat diskors 1 jam karena tidak memenuhi foÂrum karena 21 orang yang hadir. PasalÂnya, kehadiran minimal untuk paripurna yang diamanatkan dalam tata tertib harus 2/3 atau 36 orang dari total 50 anggota dewan.
Namun, akhirnya sidang diÂbuka pukul 17.30 alias telah satu setengah jam dari waktu yang ditentukan. Alhasil, DPRD hanya menerima Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Raperda Inisiatif DPRD Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin serta Mengenai tata beracara Badan Kehormatan DPRD (BKD) KabuÂpaten Bogor.
Bupati Bogor, Nurhayanti nampak tak bisa menutupi rasa kecewa akan rendahnya kehadiÂran anggota dewan yang memÂbuat agenda sidang paripurna kacau. Meski demikian, ia beruÂsaha memaklumi hal tersebut.
“Mungkin sebagian ada acaÂra, ada yang kurang sehat, ada yang mengikuti haul pak Taufik Kiemas juga, mungkin,†ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi akan mengagendakan kembali pengesahan raperda tersebut secepatnya. Menurutnya ada miss informasi lantaran unÂdangan disampaikan dalam bentuk pesan singkat.
“Mungkin karena masih puaÂsa hari ketiga, sebagian anggota belum siap. Rendahnya kehadiÂran juga karena miss informasi karea undangannya dalam benÂtuk sms dan baranglai ada yang tidak tahu kalau hari ini rapat,†kata politisi Golkar itu.
Pria yang akrab disapa Jaro Ade pun mengaku bakal menÂgevaluasi jajaran Sekretariat DPRD supaya kejadian ini tak terulang lagi. “Kita juga akan evaluasi Sekretariat DPRD suÂpaya kejadian ini tidak terulang lagi,†tandasnya.
Bagi Halaman
