SUBSIDI LISTRIK GAME OVER

Untitled-7WARGA masyarakat pengguna listrik 900 VA ke atas jangan berharap mendapat subsidi lagi. Negara tidak akan pernah lagi mengucurkan bantuan. Era subsidi listrik sudah game over alias tamat.

YUSKA APITIYA AJI
[email protected]

Kepastian bakal tamatnya sub­sidi listrik negara diperoleh setelah PT PLN (Persero) meny­erahkan hasil verifikasi data pelang­gan listrik rumah tangga 900 VA pada Kementerian ESDM. Hasilnya, hanya 3,94 juta dari 22,7 juta pelanggan listrik golongan 900 VA yang layak disubsidi. Sisanya, 18,7 juta pelanggan lis­trik 900 VA yang tidak tepat sasaran tak akan lagi menerima subsidi.

“Perubahan dan penyesuaiannya kami targetkan 1 Juli, mudah-mudah­an,” kata Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).

PLN masih akan membahas ren­cana ini dengan pemerintah sebe­lum diterapkan tahun ini. PLN juga sudah memberikan layanan naik daya gratis untuk mulai mengurangi para pelanggan salah sasaran ini.

Kementerian ESDM sendiri sudah menyiapkan 5 opsi baru terhadap subsidi listrik tahun ini. Sebab subsidi listrik sebesar Rp 38,39 triliun yang dianggarkan dalam APBN 2016 dipas­tikan tak cukup. Pasalnya, subsidi itu dibuat dengan asumsi subsidi untuk 18 juta pelanggan 900 VA dicabut di awal tahun.

BACA JUGA :  Pembebasan Lahan Jalan Rancabungur-Leuwiliang Butuh Anggaran Rp50 Miliar

Maka subsidi listrik dalam APBN-P 2016 perlu penyesuaian. Ada 5 opsi besaran tambahan subsidi yang disiap­kan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Opsi ini disusun berdasarkan waktu dimulainya pencabutan subsidi secara bertahap sebanyak 4 kali.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan kepada Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, Jakarta, pada Kamis (9/6/2016).

Menurut Sudirman, verifikasi data telah selesai sehingga realisasi pen­cabutan subsidi hanya menunggu hasil rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri terkait. “Presiden, dan Pak Wapres memer­intahkan untuk melakukan verifikasi pengguna 900 VA karena penggunanya tidak masuk kategori miskin. Verifikasi selesai dan sudah kita laporkan. Kita tunggu ratas karena keputusannya le­wat ratas,” ungkap Sudirman sebelum meninggalkan kantor Wapres, Jakarta.

Sudirman memperkirakan, realisa­si pencabutan subsidi pengguna 900 VA yang tidak berhak mulai dilakukan usai Lebaran. “Sejauh ini, usulan kita biarkan Lebaran berlalu, puasa berlalu. Setelah Lebaran, secara bertahap akan dilakukan. Kecil sekali. Mereka peng­guna 900 ke atas ini siapa kan kelas menengah juga, jadi tidak memberat­kan juga,” ungkapnya.

BACA JUGA :  ABPEDNAS Tembus 100 Ribu Anggota, Momentum Hari Lahir Pancasila Perkuat Peran Desa

Minta Tambahan Subsidi

Sudirman mengungkapkan aki­bat tertundanya pencabutan sub­sidi pelanggan 900 VA, beban subsidi pemerintah bertambah. Akibatnya, Kementerian ESDM meminta tamba­han anggaran subsidi listrik Rp 18,8 triliun sehingga besaran subsidi yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pe­rubahan (RAPBN-P) 2016 menjadi Rp 57,18 triliun.

“Dampak penundaan ini, mungkin akan menambah APBN karena kebetu­lan usulan kita setelah Lebaran, bukan sebelum Lebaran. Ini mesti kita bantu masyarakat untuk tidak merepotkan dari beban listrik. Setelah lebaran ada yang kita harapkan bisa digeser,” ujarnya.

Berdasarkan perhitungan Kemen­terian ESDM, saat ini tarif listrik bagi pengguna 900 VA sebesar Rp 586 per kwh dengan tagihan per bulan Rp 74.000. Jika dinaikkan tahap pertama menjadi Rp 722 per kwh, maka tagihan­nya Rp 91.000. Tahap berikutnya, akan dinaikkan menjadi Rp 890 per kwh, maka tagihannya menjadi Rp 112.000. Selanjutnya, dinaikkan menjadi Rp 1.097 per kwh sehingga tagihannya Rp 138.000 dan akhirnya akan mencapai angka keekonomian Rp 1.352 dengan tagihan bulanan Rp 170.000. (*)

 

Bagi Halaman

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================