Memompa Cukai Tembakau

Selanjutnya, cukai rokok di Indonesia sangat mendesak dinaikkan, karena Un­dang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengamanatkan bahwa cukai rokok maksimum mencapai 57 persen. Dengan demikian, saat ini masih ada ruang untuk menaikkan cukai rokok sekitar 17 persen lagi. Itu pun sejatinya belum ideal kalau di­jadikan basis pengendalian (pembatasan) konsumsi rokok. Bandingkan dengan cukai minuman keras, yang mencapai 100 persen. Bandingkan juga di berbagai negara, cukai rokoknya rata-rata mencapai 75-80 pers­en. Di Thailand, cukai rokok mencapai 80 persen. Cukai rokok di Indonesia masih ter­golong terendah di dunia.

Memang, pada konteks pengendalian tembakau yang komprehensif, instrumen pengendalinya bukan hanya cukai, tapi juga larangan total iklan rokok (total ban advertis­ing), penerapan kawasan tanpa rokok, laran­gan penjualan eceran, peringatan kesehatan bergambar (pictorial health warning), plus larangan menjual kepada anak-anak.

Meski demikian, cukai merupakan in­strumen paling ampuh untuk menekan kon­sumsi rokok. Menurut kajian Lembaga De­mografi UI (2009), menaikkan cukai justru berdampak positif terhadap makroekonomi dan kesehatan masyarakat. Pasalnya, menai­kkan cukai tidak akan mematikan industri rokok, bahkan pendapatan pemerintah akan meningkat tajam. Pemerintah bisa mengan­tongi cukai lebih dari Rp 200 triliun jika cu­kai rokok mencapai 57 persen.

Masih terlalu kecil pendapatan yang diperoleh pemerintah dari cukai rokok dibandingkan dengan pendapatan bersih pengusaha rokok. Lihatlah, orang-orang ter­kaya di Indonesia adalah pengusaha rokok (Djarum, Gudang Garam). Dan masih ter­lalu kecil pula pendapatan cukai rokok jika dikomparasikan dengan dampak kesehatan dan sosial-ekonomi yang diderita masyara­kat dari dampak buruk rokok, yang menu­rut kajian Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Soewarta Kosen, 2008) bisa mencapai empat kali lipatnya. Cukai naik, pendapatan pemerintah naik, masyarakat Indonesia pun semakin sehat dan sejahtera.(*)