Lalu, anggaran pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian dipangÂkas Rp 29,391 miliar menjadi Rp 166,550 miliar. Kemudian, Anggaran Pendidikan Dasar dan Menengah dihemat Rp 3,725 triliun menjadi Rp 23,779 triliun.
Selanjutnya, anggaran Ditjen Pendidikan Usia Dini dan PenÂdidikan Masyarakat dipotong Rp 471,995 miliar menjadi 1,776 triliun. Bagian Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud diÂpotong Rp 170,762 miliar menÂjadi Rp 1,253 triliun.
Pengembangan dan pembiÂnaan bahasa dan sastra dipoÂtong Rp 83,504 miliar menjadi Rp 415,566 miliar. Anggaran Ditjen Guru dan Tenaga KepenÂdidikan mengalami pemangÂkasan Rp 1,358 triliun menjadi Rp 11,212 triliun. Terakhir, dana Dirten Pelestarian Budaya diÂpangkas Rp 338,279 miliar menÂjadi 1,547 triliun.
Anies juga akan mengheÂmat biaya operasional non-gaji, pembangunan gedung baru, pengadaan tanah baru, dan perjalanan dinas yang tidak terkait dengan program prioriÂtas. Biaya untuk menyewa jasa konsultan dan jasa profesi serta belanja non-infrastruktur, misÂalnya kendaraan yang belum terkontak serta bantuan untuk masyarakat seperti pengadaan peralatan pendidikan, pun akan dikurangi dengan perÂtimbangan tidak mengganggu kondisi sosial.
Anies menambahkan, piÂhaknya tidak akan memotong anggaran prioritas sehingga penghematan ini dijamin tiÂdak akan mengorbankan proÂgram prioritas yang selama ini ada di beberapa unit divisi di bawahnya.â€Yang pasti kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid akan tetap terlakÂsana,†ucapnya.
Mayoritas anggota parlemen meminta anggaran pendidikan tidak dipotong sampai Rp 6,5 triliun. “Kalau pun dipotong, kami sarankan Rp 3 triliun saja,†kata Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR Ferdiansyah.
Komisi Pendidikan menilai, pendidikan adalah hak dasar yang sangat penting untuk perkembangan negara sehingÂga pemangkasan bisa membuat kegiatan belajar-mengajar terÂganggu.(Yuska Apitya)
