Duta Besar Uni Eropa bagi Indonesia Vincent Guerend mengatakan, seleksi standarisa­si ini hanya datang dua kali dalam setahun. Apalagi menu­rutnya, tak semua maskapai mampu mengikuti proses pe­nilaian yang terdiri dari penila­ian di lokasi kerja, laporan dari otoritas penerbangan terkait, serta informasi yang diserah­kan oleh maskapai terkait.

“Contohnya saja Lion Air. Sebelum dikeluarkan dari EU Banned List, mereka sudah sering melakukan proses seleksi keselamatan Uni Eropa, tapi ga­gal. Tahun kemarin saja Lion Air mengikuti dua jadwal penilaian dan dua-duanya gagal. Untuk mengeluarkan Indonesia sepe­nuhnya, itu membutuhkan wak­tu yang lama,” ujarnya di lokasi yang sama.

Tidak Wajib Sementara itu, Kepala Seksi Standardisasi Oper­asi Perawatan Pesawat Udara Di­rektorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubun­gan Tri Nusiogo mengatakan, tak ada keharusan dari Pemerin­tah bagi maskapai Indonesia un­tuk mengikuti standar keselama­tan penerbangan Uni Eropa.

Jika memang maskapai tersebut memiliki rencana bisnis untuk terbang ke Eropa, maka seharusnya standar keamanan dipenuhi. Namun jika tidak ada, maka standar ini bisa diabaikan.

“Tapi sebelum mengajukan, mereka harus meng-improve safety-nya, lalu kami akan evalu­asi dan akan kami bawa ke Uni eropa. Semakin banyak yang dit­erima, maka semakin baik Indo­nesia dipandang,” jelasnya.

Sebagai informasi, saat ini masih terdapat 216 maskapai yang dilarang terbang di ruang udara Uni Eropa, yang terdiri dari 214 maskapai tersertifikasi namun tidak diawasi oleh otori­tas penerbangan masing-masing negara dan dua maskapai yang tingkat keselamatannya masih diragukan.

(Yuska Apitya/net)

Halaman:
« 1 2 » Semua
======================================
======================================
======================================