Untitled-2JAKARTA, TODAY—Pemerintah dan DPR sepakat memangkas subsidi bahan bakar min­yak (BBM) dan LPG pada APBN Perubahan (APBN-P) 2016. Subsidi BBM dan LPG dipangkas dari Rp 63,692 triliun menjadi Rp 43,686 triliun.

Untuk BBM, pemerintah memberikan subsidi kepada minyak tanah sebanyak 688.000 kiloliter (KL) dengan jumlah Rp 2,304 triliun, dan solar sebanyak 15,5 juta KL atau turun 500.000 KL dengan jumlah Rp 11,603 triliun. Sementara volume LPG yang disubsidi oleh pemerintah tahun ini adalah 6,25 miliar kg, turun dari sebelumnya 6,602 miliar kg atau Rp 25,197 triliun.

Dalam perhitungan subsidi ini, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) adalah USD 40/barel, turun dari USD 50/barel. Sementara nilai tukar ru­piah yang dipergunakan adalah Rp 13.500/USD, menguat dari sebelumnya Rp 13.900/USD.

Mengenai subsidi solar yang dipangkas dari Rp 1.000/liter menjadi Rp 500/liter, Pertamina masih bisa menge­lola solar subsidi sehingga harga tak perlu naik. “Subsidi solarnya kan turun Rp 500/liter, sampai sejauh ini kita lihat itu masih memadai untuk kita melakukan distribusi solar. Kita pada prinsipnya sangat setuju kalau subsidi so­lar secara bertahap harus dikurangi, bahkan secara ber­tahap dihilangkan,” kata VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, di Kantor Pusat Pertam­ina, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Wianda menjelaskan, harga solar subsidi bisa ditahan di Rp 5.150/liter sampai akhir tahun ini karena kenaikan harga minyak masih terbatas, subsidi Rp 500/liter ma­sih cukup. “Kita lihat peningkatan harga crude bukan dalam fluktuasi yang terlalu eksponensial, masih bisa di-manage,” ujarnya.

BACA JUGA :  Kecelakaan Maut, Mahasiswa di Gunungkidul Tewas usai Terpental dari Motor

Dia menambahkan, Pertamina mendukung penuh kebijakan pemerintah memangkas subsidi dan menga­lihkannya untuk hal-hal yang lebih produktif, misalnya pembangunan infrastruktur. “Kita sangat mendukung kebijakan pemerintah yang mengalihkan subsidi dari sek­tor konsumtif ke sektor produktif,” tandas Wianda.

Tetapi dia memberikan catatan, harga solar subsidi mungkin saja harus naik apabila ada lonjakan luar biasa terhadap harga minyak yang tidak dapat diperkirakan. Kalau itu terjadi, Pertamina dan pemerintah akan berdis­kusi dulu guna menentukan langkah selanjutnya. “Harga tentu akan sangat bergantung sekali kepada fluktuasi yang terjadi. Fluktuasinya ke depan seperti apa bisa kita bicarakan bersama, kita jajaki,” tutupnya.

Surplus Produksi Solar

Sementara itu, produksi solar dari kilang-kilang mi­lik PT Pertamina (Persero) secara total sekarang kurang lebih 60.000 barel per hari (bph). Akibat berbagai hal, mulai dari pelemahan ekonomi sampai program manda­tori biodiesel, konsumsi solar turun menjadi 50.000 bph sehingga ada kelebihan 10.000 bph.

“Ekses solar kita maintain supaya tidak melebihi kapasitas tangki kita. Ekses per hari 10.000 bph, produksi 60.000 bph,» ujar Direktur Pengolahan Pertamina, Rach­mad Hardadi, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Per­tamina, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

BACA JUGA :  Kakek 62 Tahun di Lebak Tewas Tenggelam usai Kumpul dengan Teman di Sungai Cibereum

Agar surplus solar ini tak sampai membuat tangki Per­tamina tak cukup alias overload, Pertamina melakukan pengaturan khusus. Surplus solar terus dipasarkan agar tersalurkan. “Kita lakukan pengaturan dengan industri dan sebagainya, dengan kiat-kiat pemasaran khusus se­hingga tersalurkan dengan baik,” cetusnya.

Rachmad mengungkapkan, salah satu penyebab tu­runnya konsumsi solar adalah merosotnya permintaan dari industri akibat pelemahan ekonomi global. Industri pertambangan yang menggunakan banyak solar misal­nya, kini banyak yang menghentikan kegiatan produksi akibat anjloknya harga komoditas pertambangan.

Program mandatori biodiesel 20% (B20), yaitu kewa­jiban mencampur solar dengan 20% biodiesel, membuat konsumsi solar makin turun. “Ada sekitar 20% diesel yang dipakai masyarakat berasal dari FAME (biodiesel) dan itu menurunkan permintaan diesel Pertamina,” tuturnya.

Sementara di sisi lain, produksi solar Pertamina justru naik berkat pengoperasian kilang RFCC Cilacap dan kilang TPPI. Menurunnya kebutuhan solar sekaligus meningkat­nya produksi dari dalam negeri ini membuat impor solar turun, bahkan produksi solar surplus sejak awal tahun ini. “Pada akhir September 2015 kita operasikan RFCC Cilacap dan Kilang TPPI. Ini mengurangi impor premium 30-42% dan solar 44%. Sekarang bahkan kita sudah tidak impor solar,” tutupnya. (Yuska Apitya/dtk/ed:Mina)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================