Sementara itu, Ketua Walhi Jawa Barat ( Jabar), Dadan Ram­dhan meminta Satpol PP Kota Bogor segera melakukan pen­egakan aturan.

“Sebagai penegak Perda, Satpol PP harus menindak te­gas pengembang nakal. Aturan sudah jelas. Tinggal pelaksa­naannya saja dilapangan. Jan­gan sampai pemerintah justru takluk oleh pengusaha. Jangan main mata,” kata Dadan saat dihubungi Pewarta koran ini, kemarin.

Dadan juga meminta agar Walikota Bogor Bima Arya kon­sen terhadap pengawasan dan penindakan pembangunan yang tidak memiliki atau minim perspektif lingkungan. Mengin­gat, arus pembangunan di Kota Bogor cukup besar.

BACA JUGA :  Polisi Ungkap Kronologi Kecelakaan Beruntun di Ciampea Bogor

“Walikota harus tegas me­nyikapi soal lingkungan ini. Jika didapati, ada pengembang yang tidak mau turut aturan, bekukan atau cabut saja izin­nya. Persoalan lingkungan ini, menyangkut hajat hidup orang banyak,” paparnya.

Berdasarkan pantauan Wal­hi terkait pembangunan di Kota Bogor, masih didapati adanya pengembang yang menjalank­an terlebih dahulu proyeknya, baru buat dokumen Amdal. Padahal berdasarkan prosedur, tahapan pembangunan tak sep­erti itu.

BACA JUGA :  Dugaan Dirut Rino Indira Tak Netral, Bawaslu Tegaskan Saat Ini Belum Masuk Tahapan Pilkada

Tak hanya itu, Walhi juga meminta agar Walikota Bogor untuk membuat regulasi yang jelas (Berupa Perwali, red) ter­kait aturan yang harus dipenuhi pengembang saat proses pem­bangunan. Semisal, aturan yang mewajibkan pengembang untuk melakukan penanaman pohon saat proyek berlang­sung.

Mengingat kualitas udara, tingkat prevalensi ISPA di seki­tar tapak proyek juga dinilai tinggi. Karena itu, penurunan kualitas udara merupakan lang­kah penting yang harus dilaku­kan pengembang. (Patrick)

Halaman:
« 1 2 » Semua
============================================================
============================================================
============================================================