Untitled-13CIBINONG, TODAY– Pos ang­garan untuk peningkatan sara­na dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bogor pada 2016 ini, dirasa masih kurang. Pasalnya, dengan alokasi Rp320 miliar, sebagian besar masih menitik­beratkan pada pembenahan infrastruktur dan bukan pada peningkatan mutu pendidikan.

“Bupati Nurhayanti mesti mulai fokus pada bagaimana mencapai wajib belajar pen­didikan dasar 9 tahun dari saat ini cuma 8,04 tahun. Mungkin, penambahan alokasi anggaran bisa jadi solusi untuk memper­lebar program yang dicanang­kan dinas pendidikan,” kata anggota Komisi IV DPRD Kabu­paten Bogor, Amin Sugandhi, Rabu (13/7/2016).

Menurutnya, rata-rata lama sekolah (rls) di Bumi Tegar Beri­man meningkat setiap tahun­nya. Tapi tidak signifikan. “Me­mang meningkat. Tapi, untuk menaikkan 0,1 tahun saja, itu sulit lho. Makanya, dengan por­si anggaran ditambah dari 29 persenmenjadi diatas 30 pers­en, bisa jadi solusi,” katanya.

BACA JUGA :  CLBK, Gerindra Kota Bogor Putuskan Koalisi Bersama PKB di Pilkada 2024

Bantuan dari pemerintah pusat pun mesti dimanfaatkan. Seperti misalnya memaksimal­kan Program Kartu Indone­sia Pintar (KIP). Saat ini, kata dia, pemegang KIP di Bumi Tegar Beriman baru mencapai 311.509 orang.

“Harus ditambah lagi den­gan program lainnya. Kan mau jadi kabupaten termaju di In­donesia, indikatornya yang pendidikan itu. Dinsos juga harus berperan untuk menga­komodir masyarakat miskin,” tukas politisi Golkar itu.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam menjelaskan, bakal berdiskusi dengan Bupati Nurhayanti guna meningkat­kan aksesibilitas dan kualitas dunia pendidikan, demi men­ingkatnya rls.

BACA JUGA :  Nakes RSUD Leuwiliang Dibekali Hukum Kesehatan

“Kami akan menambah cakupan kursi semaksimal mungkin untuk kelas jauh dan SMP-SMA terbuka. Saat ini, ada enam kelas jauh dan empat SMP serta SMA. Untuk tenaga pengajar, kami akan meng­gunakan guru SD negeri yang bakal mendapat honor tamba­han,” katanya.

Selain itu, disdik juga bakal mendongrak rls melalui pen­didikan nonformal berupa pro­gram kejar Paket B dan Paket C. “Kami akan melibatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pondok pesantren salafiyah yang bakal diterapkan pada tahun ajaran baru ini,” tu­kasnya. (Rishad Noviansyah)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================