Tiga Nama Selera Bima

BOGOR TODAY – Proses le­lang jabatan atau yang biasa disebut dengan Open Bid­ding telah dilalui, otomatis tiga nama kuat untuk mengisi kekosongan tiga Kepala Dinas (Kadis) di DLLAJ, Satpol PP, dan DBMSDA mulai terlihat.

Sekretaris Daerah (Kota Bo­gor) Ade Sarip Hidayat men­gatakan ketiga nama tersebut berasal dari internal Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor yang pernah bertugas di tiga dinas yakni Satpol PP, DLLAJ, dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bogor.

Mereka di antaranya, Rah­mawati, Camat Bogor Tengah yang pernah menjadi Sekre­taris DLLAJ diyakini menjadi Kepala DLLAJ, lalu Herry Karnadi, mantan Kasi Ops di Satpol PP akan menduduki jabatan Kasatpol PP dan tera­khir Chusnul Rozaqi, Kepala Kantor Perpustakaan dan Ar­sip Daerah yang pernah men­jadi Sekretaris DBMSDA dipre­diksi akan menjabat Kepala DBMSDA.

“Kemungkinan besar me­mang Satpol PP akan di Ja­bat Herry Karnandi, DLLAJ oleh Rakhmawati dan Kepala DBMSDA dijabat oleh Chusnul Rozaqi. Ya memang kemung­kinan besar itu dan akan di­lantik pada Kamis (14/7/2016) besok,” ujar Sekda Kota Bo­gor Ade Sarip Hidayat, Rabu (13/07/2016).

Rencananya ketiga nama ini akan dilantik di Pasar Ke­bon Kembang, Blok C dan D, Kecamatan Bogor Ten­gah, Kota Bogor pada Kamis (14/07/2016).

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendi­dikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor Ida Priatni men­gatakan, Open Bidding telah usai dilaksanakan dan sudah diajukan nama yang terpilih ke komite Abdi Sipil Negara (ASN) oleh Kepala BKPP Kota Bogor Fetty Qondarsiyah. “Namanya tidak bisa disebut­kan, lihat saja nanti di pelanti­kan,” tuturnya.

Ia juga menambahkan, tiga dinas ini memang perlu pemimpin muda dengan pro­mosi eselon III A, melalui open bidding ini diyakini akan membuat warna baru pada tiga dinas itu ke depan.

“Memang kan kerjaan tiga dinas itu dilapangan apalagi Walikota Bogor masih muda jadi harus bisa mengim­banginya. Calon yang terpilih merupakan yang terbaik dari para pendaftar yang memang berniat juga mempunyai visi dan misi baik,” ungkapnya.

Sekadar informasi, Open bidding sudah sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomer 5 tahun 2014 dan semua taha­pan dilakukan sesuai keten­tuan dengan petunjuk pelak­sanaan Permenpan Nomor 13 Tahun 2014. (Abdul Kadir Basalamah/ed:Mina)