UNTUK menyiasati minimnya anggaran dalam pembenahan insfratruktur, Pemerintah Kabupaten Bogor diminta kembali menggunakan sistem pembayaran multiyears (pembayaran tahun jamak).
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
APBD memang naik signifikan tiap tahun, bahÂkan tahun 2016 menembus anÂgka hingga Rp 5,8 triliun lebih, tapi keperluannya juga banyak, sehingga tak semua usulan pembanguÂnan bisa direalisasikan berÂsamaan, semisal pembanÂgunan jalan,†kata Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Permadi Adjid, Kamis (20/7/2016).
Salah satu solusinya, kata Politisi PAN itu, PemÂkab Bogor mesti berani meÂmanfaatkan pembayaran proyek multiyears. “Bisa diÂgunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan tidak bertentangan denÂgan undang-undang. Malah disarankan oleh pemerintah pusat untuk percepatan,†kata dia.
Keuntungan lainnya, kata pria yang akrab disapa Dalung ini, Pemkab Bogor bisa mendapatkan penyedia jasa yang memiliki kemampÂuan dalam permodalan. “PeÂrusahaan yang mengerjakan proyek yang pembayarannya menggunakan sistem mulÂtiyears umumnya memiliki kekuatan modal di atas nilai proyek yang dikerjakan, kaÂrena dituntut menyelesaikan pekerjaannya dalam satu taÂhun, tapi pembayaran bisa dilakukan hingga dua atau tiga tahun anggaran,†jeÂlasnya.