Ia mencontohkan, tahun 2016 ini, Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) menÂdapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 600 miliar. AngÂgaran itu kata dia, selain untuk membiayai pembanÂgunan infrastruktur, jalan, jembatan dan pengairan, Rp 98,3 miliar sisanya unÂtuk perawatan dan pemeliÂharaan.
“Anggaran Rp 600 miliar itu tidak akan cukup memÂbiayai proyek infrastruktur, akibatnya banyak jalan yang dibangun bertahap, misÂalnya tahun ini jalan yang dibangun dengan mengguÂnakan beton dua kilometer, tahun depan dua kilometer lagi, itu kan jadi lama, padaÂhal masyarakat inginnya ceÂpat,†ungkapnya.
Wacana ini kata Permadi telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Adang Suptandar yang merangkat Ketua Tim Anggaran PemerÂintah Daerah (TPAD). “RenÂcananya, multiyears akan diterapkan para proyek pembangunan infrastruktur pada 2017 mendatang,†kaÂtanya.
Jika sistem multiyears digunakan, Permadi menÂjamin tak akan ada lagi akÂsi-aksi unjuk rasa, seperti yang terjadi di Kecamatan Rumpin. “Aksi unjuk rasa di Rumpin itu kan dipicu perÂsoalan, karena pembanguÂnan Jalan Cicangkal-Gunung Sindur yang panjangnya delapan kilometer yang tak informasinya tak jadi dibanÂgun, padahal ada, tapi yang dibangun hanya 1 kilomeÂter,†pungkasnya.
