Untitled-7DIGADANG-GADANG menjadi ibukota Kabupaten Bogor, Cibinong ternyata masih kekurangan infrastruktur jalan, di samping juga masih banyaknya kondisi jalan yang rusak. Maka, tak heran bila masyarakat kerap mengeluhkan kemacetan yang kerap terjadi di kawasan pusat Pemerintahan Bumi Tegar Beriman.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Kepala Dinas Tata Ruang dan Per­tanahan (DTRP) Kabupaten Bogor Joko Pitoyo men­gungkapkan, ketersediaan ja­lan di Cibinong saat ini hanya 0,8 persen dari luas wilayah yang mencapai 56,2 kilometer persegi. Masih jauh dari an­gka ideal dua persen dari luas wilayah.

“Saat ini menurut hitungan saya, hanya 0,8 persen. Ide­alnya itu kan dua persen dari luas wilayah. Memang harus membuka jalan baru. Tapi, Pemkab Bogor tidak memiliki dana. Yang dialokasikan dalam APBD untuk pembebasan la­han kan minim,” kata Joko, Rabu (27/7/2016).

Joko sendiri mengaku telah membuat sejumlah perenca­naan yang bakal dimasukkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Cibinong. Yak­ni, pembangunan Jalan Timur Barat GOR Pakansari, Jalan Timur Barat Ciriung-Pabuaran- Citayam, sekaligus mendukung Manajemen Lalu Lintas/Transit Oriented Development (TOD).

BACA JUGA :  Nobar Timnas Garuda Muda di Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto: Doakan Skuad Besutan Shin Tae-yong Lawan Irak dan Raih Tiket Olimpiade Paris 2024

“Kemudian jalan-jalan baru yang menghubungkan antar sub pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Selain pembangunan jalan baru, juga mesti ada peningkatan jalan. Seperti pelebaran Jalan Pon­dok Rajeg, Jalan Cilebut-Citay­am, dan Jalan Lingkar LIPI,” tegas Joko.

Ditanyakan, apakah den­gan terbangunnya jalan-jalan itu, kebutuhan dua persen jalan bisa terpenuhi? “Belum juga. Tapi, dengan terbangun­nya jalan-jalan itu, diharapkan dapat mendorong perkem­bangan Kota Cibinong,” tukas Joko.

Mengenai dampak yang akan ditumbulkan dengan kurangnya infrastruktur jalan di pusat pemerintahan ini, kata Joko, prinsipnya jika penduduk bertambah dan ekonomi tum­buh maka infrastruktur juga mesti bertambah. “Ya, itu prin­sip dasarnya yah,” kata dia.

Joko menegaskan, jika Pemkab Bogor telah memiliki anggaran, pembangunan-pem­bangunan itu bisa langsung dilaksanakan. “Kan perenca­naannya sudah semua. Tinggal implementasinya saja. Berarti kan harus didukung dengan anggaran nantinya,” tegasnya.

BACA JUGA :  Membahas Koalisi, Golkar Ajak Demokrat Bernostalgia di Pilkada 2024

Terpisah, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pemban­gunan Daerah (Bappeda) Ka­bupaten Bogor Ajat Jatnika mengungkapkan, laju pertum­buhan penduduk di Kabupaten Bogor mencapai 2,41 persen per tahun.

“Memang dengan pem­bangunan infrastruktur, tidak sebanding. Untuk pemenuhan ketersediaan hunian saja, back­log kita masih tinggi. Data kita pada 2010 jumlah penduduk kita masih di angka 4,7 juta jiwa. Tapi sekarang, kurang lebih 5,4 juta jiwa di tahun 2016,” tukasnya.

Bupati Bogor Nurhayanti pernah bermimpi menjadi­kan Cibinong magnet per­tumbuhan ekonomi dan pu­sat kegiatan wilatah secara menyeluruh. “Pembangunan perumahan kan nanti dikem­bangkan ke arah vertikal, wa­laupun dengan skala kecil,” kata dia dalam acara Tata Ru­ang Expo beberapa waktu lalu. (ed:Mina)

 

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================