Dia juga mendapat laporan bahwa neg­ara lain yang sudah gencar meminta agar pengusaha Indonesia tak memulangkan uangnya ke tanah air. Laporan itu ada di dua kota besar. “Sehingga ini perlu dianti­sipasi. Siapa-siapa yang sudah berbicara di situ, nama-namanya ada di saya semuan­ya,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, tax amnesty san­gat penting untuk pembangunan. Tak ada lagi waktu untuk menunda-nunda pelak­sanaannya. “Tapi kalau tidak berhasil juga, momentumnya sekarang. Tidak ada lagi momentum selanjutnya. Ini hati-hati semuanya. Lancarkan sekali lagi, setting lapangannya lebih diperketat lagi, ke Bu Menkeu,” ujar Jokowi sambil menengok ke arah Sri Mulyani yang duduk di sebelah Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Ke­pala Bappenas yang baru.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengungkapkan, tugas Menteri Keuan­gan merupakan tugas mulia namun tugas ini bukan tugas yang ringan. “Saya tahu Anda semua punya tugas yang berat un­tuk mengelola keuangan negara. Saya juga menyadari bahwa kebijakan fiskal teru­tama dalam kondisi ekonomi yang sangat menekan, terutama dari dalam dan luar negeri akan menerima beban yang sangat besar. Tugas ini sangat mulia, tetapi tidak ringan,” ucapnya.

Ani datang ke Indonesia tak lain untuk mengemban tugas negara menjadi Menteri Keuangan. Kepercayaan ini harus dijalank­an dengan baik tentunya dengan dukungan berbagai pihak. “Saya kembali ke Indonesia untuk mengemban tugas yang tidak ringan. Saya tahu ini satu kepercayaan yang tinggi. Dengan rendah hati saya ingin membakti­kan profesionalisme saya. Karena itu, saya ingin mendapatkan dukungan dari seluruh jajaran Kemenkeu,” ujarnya.

BACA JUGA :  Kolaborasi Antisipasi Krisis Iklim Melalui Penanaman Pohon di Wilayah Kabupaten Bogor

Sri menyebutkan, berbagai tugas yang diamanatkan kepadanya adalah bagaimana mengurangi kemiskinan, mengurangi kes­enjangan, dan mengembalikan kepercay­aan publik sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian yang efisien. “Ti­dak mungkin menggerakkan ekonomi hanya menggunakan APBN. Ini tugas yang harus kita perhatikan,” tuturnya.

Sri Mulyani juga berterima kasih kepa­da Bambang yang telah bertugas mengem­ban amanat sebagai Menteri Keuangan selama dua tahun terakhir. “Saya berteri­ma kasih kepada Pak Bambang yang telah melakukan banyak inisiatif untuk meran­cang kebijakan anggaran sehingga menjadi instrumen belanja negara yang efektif. Saya akan banyak bertanya ke Pak Bambang dan saya tentu sangat berharap agar Pak Mis­bakun (Fraksi Partai Golkar) dapat mem­berikan dukungan dan bekerja sama den­gan baik,” ungkap dia.

“Saya mengharapkan seluruh jajaran kementerian keuangan untuk terus belerja. Kementerian ini penting untuk masyarakat. Apa yang dilakukan kementerian ini akan mencerminkan kualitas birokrasi pemerin­tah secara keseluruhan. Saya berharap Ke­menterian Keuangan dapat terus menjadi contoh pelaksanaan birokrasi. Birokrasi yang melayani, birokrasi yang menyeder­hanakan, yang transparan,” pungkasnya.

Sri Mulyani Indrawati bukan nama yang asing bagi telinga masyarakat Indonesia. Perempuan kelahiran Lampung, 54 tahun si­lam tersebut pernah menjabat sebagai Men­teri Keuangan di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005 lalu.

BACA JUGA :  Bejat, Ayah di Buleleng Perkosa Putri Kandung Berusia 7 Tahun

Ani, sapaan akrabnya dinilai sukses melakukan reformasi besar-besaran pada lembaga perpajakan sekaligus bea dan cukai selama dia memimpin Kementerian Keuangan. Ia juga berhasil menggandakan investasi langsung ke Indonesia di tahun pertamanya menjadi menteri, dari USD4,6 miliar pada 2004 menjadi USD8,9 miliar.

Beragam penghargaan kemudian dikan­tongi istri dari Tony Sumartono. Pada 2006, Euromoney menganugerahkannya gelar Menteri Keuangan Terbaik. Berlanjut pada 2008, Forbes menyematkan gelar perem­puan paling berpengaruh ke-23 di dunia.

Kecemerlangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara berlanjut pada periode kedua, SBY memimpin Indonesia pada 2009. Namun secara mengejutkan, pada 5 Mei 2010, Sri Mulyani menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada SBY. Dengan satu alasan, menerima tawaran Bank Dunia untuk menjadi Direktur Pelaksana mulai 1 Juni 2010. Jabatan tersebut merupakan jabatan tertinggi kedua setelah Presiden Direktur Bank Dunia.

Namun, banyak pengamat yang meni­lai keputusan pengunduran diri tersebut terkait dengan pertentangan moral yang melanda Sri Mulyani karena merasa men­jadi korban perkawinan kepentingan politik terkait dengan kebijakan bailout Bank Cen­tury. Selamat bekerja Bu Ani.(*/ed:Mina)

 

Halaman:
« 1 2 » Semua
============================================================
============================================================
============================================================