KEADAAN demokrasi saat ini menjadi perbincangan sejumlah kalangan masyarat Indonesia, Ada Tanya yang terlontarkan, sudah sampai dimanakah konsep demokrasi dijalankan dan dipahami di indonesia? Pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk para elit politik yang mengemban amanah rakyat untuk menjalankan setiap program ketata negaraan, yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, sangat wajib untuk dilaksanakan secara pembangunan yang continiu (berkesinambungan).
Oleh: W. HIDAYAT LBS
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Demokrasi adalah sistem yang paling ideal untuk sebuah Negara, karna deÂmokrasilah yang mampu untuk memberikan hak perpolitikan kepada seluruh rakyÂat dalam suatu Negara. Mengingat apa yang dikatakan oleh M. Alfan Alfian dalam bukunya yang berÂjudul ‘’Demokrasi Pilihlah Aku’’, ia mengatakan berpolitik bukanÂlah suatu profesi, tetapi keinginan untuk mengabdi kepada Negara. Karena dalam berpolitik siapapÂun berhak dan dari latar belakang apapun, seorang petani, dokter, pengusaha, nelayan, buruh, artis, pembalap, petinju, dll. Semuanya pantas dan layak untuk dipilih dan memilih.
Paham demokrasisme, mengaÂnut asas kedaulatan rakyat. Dimana rakyat bebas untuk berpendapat, berbuat, dan bertanya. Tiada baÂtas dan tiada sekat antara berbagai kelas masyarakat kelas pemimpin dan kelas masyarakat sipil, deÂmokrasi pada awalnya di deklaraÂsikan disaat revolusi prancis pada tahun 1789. Ada tiga unsur yang terkandung didalam demokrasi, yaitu kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan, itulah tiga unsur intisari dari demokrasi. M. Hatta sangat sepakat terhadap demokraÂsi diterapkan menjadi konsep ketÂatanegaraan. Tetapi karna melihat teorisasi dan praktek-empiris deÂmokrasi di indonesia tidak sejalan maka kekecewaan Hatta terhadap demokrasi dikumandangkan diÂdalam bukunya yang berjudul ‘’DeÂmokrasi Sosial’’.
Sejauh ini demokrasi bergerÂak secara pasif, hanya berkutak didalam pemilihan umum, para elit politik hanya memperhitungÂkan ‘’menang dan kalah’’ dalam arena catur perpolitikan di NegaÂra ini. Ketidak pedulian para elit politik terhadap kesejahteraan rakyat baik secara perekonomian rakyat, kesehatan dan pendidikan terlihat sangat lambat pertumbuÂhannya dan kemajuannya. ApakÂah ini disebabkan karna dinamika perpolitikan saat ini berkepanÂjangan yang belum menemukan solusi untuk penyelesaian konflik politik tersebut?, semoga tidak.
KEPENTINGAN PARTAI
Sejumlah media massa heboh memberitakan kondisi perpolitiÂkan yang penuh dengan konflik di Negara ini. Ada dua hal yang menjadi tontonan rakyat IndoneÂsia dalam konflik politik di Negara ini ; pertama, adanya dualisme kepemimpinan dalam satu partai, kedua, adanya perebutan kekuaÂsaan antara partai satu dengan partai yang lainnya. Semua konÂflik itu terlihat jelas bukan karna memperjuangkan hak rakyat, tetapi konflik itu hanya memperÂjuangkan kepentingan segelintir elit politik yang sedang berkuasa. Pendapat diatas senada dengan apa yang dikemukakan oleh Tonny D Widiatono didalam buku Forum Wangunwijaya III yang berjudul ‘’Negara Minus Nurani’’, ia menÂgumandangkan bahwa hilangnya kenegarawanan dikalangan pemiÂmimpin kita masih melihat dalam pribadi-pribadi para eksekutif terÂpilih, baik presiden maupun menÂteri-menteri kelekatan masih lebih kuat pada partai mereka dari pada kepentingan rakyat.
Sekiranya walaupun partai yang menjambatani proses perÂpolitikan dalam suatu Negara unÂtuk mencapai kekuasaan (power). Bukan berarti rakyat tidak ikut serta berpartisipasi dalam mewuÂjudkan kekuasaan dalam suatu Negara. Sejauh ini manfaat partai politik hadir untuk berpartisiÂpasi di ketata negaraan IndoneÂsia belum terlihat begitu besar. Penulis berasumsi bahwa terlalu larutnya para kader partai untuk memperjuangkan idiologi partai yang bukan idiologi bangsa IndoÂnesia. Jadi, sekiranya pantaslah seorang orator dan agitator revÂolusi Prancis, yaitu Robespierre menganggap bahwa ‘’partai poliÂtik hanyalah organisasi yang hanÂya mementingkan kepentingan pemimpin’’(Yoyoh Rohaniah dan Efriza : hlm, 352).
Maka dengan itu, sekiranya partai politik diharapkan lebih fokus memperjuangakan kebuÂtuhan ‘’primer rakyat’’ dibandÂingkan kebutuhan ‘’primer parÂtai’’. Jikalau partai terlalu larut untuk mempertontonkan konflik perpolitikan di Negara ini, tidaÂklah disalahkan jikalau rakyat berpandangan negative kepada partai politik walapun kader parÂtai meng-klaim bahwa mereka haÂdir untuk memperjuangkan hak rakyat. Ada pendapat negative dari rakyat tentang partai politik yang harus di ingat oleh para elit partai politik yaitu partai tidak lebih dari organisasi kriminal yang mengrongrong kewibawaan Negara. Bahwa rakyat tampa partai akan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah daripada rakyat partai (kader partai).
PENGABDIAN DAN
PENGORBANAN
Sekiranya disaat suasana gemuruh perpolitikan saat ini, yang sangat pantas kita begaikan seperti gemuruhnya petir yang menyambar ketika awan hitam sebagai lambang kegelapan duÂnia mulai menyelimuti terangnya matahari. Sangatlah diperlukan seorang politikus yang benar-benar negarawan, seorang pemÂberani dan seorang kesatria unÂtuk memperbaiki keadaan Negara yang telah disambar oleh petir yang menyeramkan. Seorang negarawan pengabdi dan penuh pengorbanan pastilah tidak akan gentar untuk mengenal kata leiden is lijden, ‘’memimpin itu menderita’’. Karna tidak dipungÂkiri saat ini kader organisasi partai maupun organisasi non-partai belum ada secara loyalitas iklas untuk mengabdikan diri dan penuh pengorbanan dalam memÂbangun kesejahteraan rakyat yang hakiki.
Sekiranya pemimpin yang bajaksana ialah pemimpin yang di ibaratkan seperti ‘’lampu dindÂing’’ yang menempel di dinding rumah, diamana lampu itu dapat menimbulkan cahaya api untuk menerangi rumah majikannya yang sedang dalam kegelapan, walaupun ia menerangi rumah majikannya tapi ia tidak rugi atau tidah habis dan majikannya pun tidak rugi atas pengabdiannya yang telah menerangi rumah maÂjikannya itu. Pemimpin yang palÂing merugi ialah pemimpin yang di ibaratkan bagaikan ‘’lilin’’, ketika ia dinyalakan ia meneranÂgi rumah majikannya tetapi ia dalam waktu yang terbatas iapun tertetes meleleh hingga ia habis dan padam. Dapat diartikan dua analogi kepemimpinan tersebut bahwa pemimpin yang bijaksana ialah pemimpin yang paham akan kondisi dan situasi yang terjadi ditengah-tengah kehidupan soÂsial, dimana pemimpin Negara tidak rugi dan rakyat Negara pun tidak dirugikan. Tetapi lagi-lagi penulis serasa mimpi untuk menulis pemimpin yang bijakÂsana yang penuh ‘’pengabdian dan pengorbanan’’ tersebut. SejaÂrawan Thomas Carlyle mencatat bahwa sejarah adalah biografi orang-orang besar. Orang besar hadir dalam arena dan momenÂtum yang berbeda-beda. Tapi yang jelas mereka penuh ‘’pengÂabdian dan pengorbanan’’.
Bagi Halaman
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















