KEADAAN demokrasi saat ini menjadi perbincangan sejumlah kalangan masyarat Indonesia, Ada Tanya yang terlontarkan, sudah sampai dimanakah konsep demokrasi dijalankan dan dipahami di indonesia? Pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk para elit politik yang mengemban amanah rakyat untuk menjalankan setiap program ketata negaraan, yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, sangat wajib untuk dilaksanakan secara pembangunan yang continiu (berkesinambungan).
Oleh: W. HIDAYAT LBS
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Demokrasi adalah sistem yang paling ideal untuk sebuah Negara, karna deÂmokrasilah yang mampu untuk memberikan hak perpolitikan kepada seluruh rakyÂat dalam suatu Negara. Mengingat apa yang dikatakan oleh M. Alfan Alfian dalam bukunya yang berÂjudul ‘’Demokrasi Pilihlah Aku’’, ia mengatakan berpolitik bukanÂlah suatu profesi, tetapi keinginan untuk mengabdi kepada Negara. Karena dalam berpolitik siapapÂun berhak dan dari latar belakang apapun, seorang petani, dokter, pengusaha, nelayan, buruh, artis, pembalap, petinju, dll. Semuanya pantas dan layak untuk dipilih dan memilih.
Paham demokrasisme, mengaÂnut asas kedaulatan rakyat. Dimana rakyat bebas untuk berpendapat, berbuat, dan bertanya. Tiada baÂtas dan tiada sekat antara berbagai kelas masyarakat kelas pemimpin dan kelas masyarakat sipil, deÂmokrasi pada awalnya di deklaraÂsikan disaat revolusi prancis pada tahun 1789. Ada tiga unsur yang terkandung didalam demokrasi, yaitu kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan, itulah tiga unsur intisari dari demokrasi. M. Hatta sangat sepakat terhadap demokraÂsi diterapkan menjadi konsep ketÂatanegaraan. Tetapi karna melihat teorisasi dan praktek-empiris deÂmokrasi di indonesia tidak sejalan maka kekecewaan Hatta terhadap demokrasi dikumandangkan diÂdalam bukunya yang berjudul ‘’DeÂmokrasi Sosial’’.
Sejauh ini demokrasi bergerÂak secara pasif, hanya berkutak didalam pemilihan umum, para elit politik hanya memperhitungÂkan ‘’menang dan kalah’’ dalam arena catur perpolitikan di NegaÂra ini. Ketidak pedulian para elit politik terhadap kesejahteraan rakyat baik secara perekonomian rakyat, kesehatan dan pendidikan terlihat sangat lambat pertumbuÂhannya dan kemajuannya. ApakÂah ini disebabkan karna dinamika perpolitikan saat ini berkepanÂjangan yang belum menemukan solusi untuk penyelesaian konflik politik tersebut?, semoga tidak.
KEPENTINGAN PARTAI
Sejumlah media massa heboh memberitakan kondisi perpolitiÂkan yang penuh dengan konflik di Negara ini. Ada dua hal yang menjadi tontonan rakyat IndoneÂsia dalam konflik politik di Negara ini ; pertama, adanya dualisme kepemimpinan dalam satu partai, kedua, adanya perebutan kekuaÂsaan antara partai satu dengan partai yang lainnya. Semua konÂflik itu terlihat jelas bukan karna memperjuangkan hak rakyat, tetapi konflik itu hanya memperÂjuangkan kepentingan segelintir elit politik yang sedang berkuasa. Pendapat diatas senada dengan apa yang dikemukakan oleh Tonny D Widiatono didalam buku Forum Wangunwijaya III yang berjudul ‘’Negara Minus Nurani’’, ia menÂgumandangkan bahwa hilangnya kenegarawanan dikalangan pemiÂmimpin kita masih melihat dalam pribadi-pribadi para eksekutif terÂpilih, baik presiden maupun menÂteri-menteri kelekatan masih lebih kuat pada partai mereka dari pada kepentingan rakyat.