Jokowi Kritik Ahok dan Aher

Kabupaten Badung (Bali) Rp1,6 triliun

Kab. Bandung (Jawa Barat) Rp1,6 triliun

Kab. Bekasi (Jawa Barat) Rp1,5 triliun

Kab. Tanah Laut (Kalimatan Se­latan) Rp1,3 triliun

Kab. Kediri (Jawa Timur) Rp1,39 triliun

Kab. Berau (Kalimatan Timur) Rp1,37 triliun

Kab. Mimika (Papua) Rp1,37 triliun

Kab. Nias (Sumater Utara) Rp1,31 triliun

Jokowi juga mengingatkan se­luruh menteri dan kepala lembaga untuk disiplin menghemat belanja. “Saya sudah perintahkan berkali-kali. Coba dilihat satu per satu sampai sat­uan tiga. Hal yang tidak masuk akal dan angkanya terlalu tinggi, coret dan ganti yang masuk logika,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan seluruh pimpinan kementerian dan lembaga negara fokus merealisasikan pro­gram-program prioritas, seperti yang sudah diatur dalam Program Pemban­gunan Prioritas Nasional. Hal ini dik­arenakan berkaitan dengan kebijakan belanja kementerian dan lembaga.

Beberapa program prioritas pemerintah ialah percepatan pem­bangunan infrastruktur dan konekti­vitas, pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiski­nan, dan perlindungan sosial. “Uta­makan pada belanja prioritas sesuai dengan prinsip money follow pro­gram,” ujar mantan Walikota Solo ini.

Instruksi ini sejalan dengan efisiensi program-program non pri­oritas nasional. Efisiensi perlu dilaku­kan dalam belanja operasional dan barang.

Jaga Momentum

Jokowi menuturkan, kondisi per­ekonomian Indonesia saat ini tergolong baik. Hal itu terlihat dari inflasi Juli 0,69 persen yang dilaporkan BPS. “Harus tetap jaga dan tingkatkan pertumbu­han ekonomi nantinya di kuartal ked­ua, ketiga, dan keempat,” ucap dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginstruksikan seluruh pembantu­nya terus memantau perkembangan harga-harga, terutama bahan pangan, setiap hari atau bahkan setiap jam agar pergerakan inflasi dapat diken­dalikan.

Kondisi ekonomi global juga tak lepas dari sorotan Jokowi. Dia men­gatakan, pengaruh ekonomi global patut dipertimbangkan dalam meru­muskan asumsi dasar ekonomi makro dan Rancangan Aanggaran Pendapa­tan dan Belanja Negara (RAPBN ) 2017.

Dia juga tak lupa agar jajarannya terus mengawal implementasi kebi­jakan Amnesti Pajak. Kebijakan ini menjadi alat pemerintah memperluas dan memperbaiki basis data pajak yang valid, terintegrasi, dan kompre­hensif guna meningkatkan tax ratio.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit anggaran negara tahun ini akan melebar dari target semula 2,35 persen menjadi 2,5 persen dari dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Defisit fiskal tetap membengkak meskipun pemerintah akan memang­kas anggaran belanja negara sebesar Rp133,8 triliun dan merisi turun tar­get penerimaan perpajakan dalam APBNP 2016.

Dia mengatakan, pemerintah akan memangkas belanja kement­erian/lembaga(K/L) sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun. “Untuk outlook defisit 2016, sesudah melakukan langkah (pemotongan belanja) tadi yang dis­etujui Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo), kami perkirakan akan 2,5 persen dari GDP. Jadi agak sedikit me­ningkat dari (target) APBN-P 2016 yai­tu 2,35 persen (dari GDP),” tutur Sri.

Akibat pelebaran defisit tersebut, kata Sri Mulyani, pemerintah akan menambah pembiayaan sekitar Rp17 triliun, dari rencana Rp296,7 triliun menjadi Rp313,7 triliun.

Terkait dengan asumsi makroeko­nomi, Menkeu mengungkapkan, hanya asumsi nilai tukar Rupiah ter­hadap dolar AS yang akan berubah, dari Rp13.500 per dolar AS menjadi Rp13.300 per dolar AS. Sementara, asumsi makro lainnya tidak akan di­revisi.

Dengan demikian, lanjutnya, per­tumbuhan ekonomi tetap 5,2 persen, inflasi 4 persen, suku bunga perben­daharaan negara (SPN) tiga bulan 5,5 persen, harga minyak US$40 per barel, lifting minyak 820 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas 1,15 juta barel setara minyak per hari.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran pada akhir paruh pertama tahun ini sebesar Rp230,7 triliun atau 1,83 pers­en dari PDB. Angka itu 77 persen dari target defisit Rp296,7 triliun atau 2,35 persen PDB.

Sebenarnya, pemerintah menar­getkan ekonomi Indonesia pada ta­hun ini tumbuh sebesar 5,2%. Untuk mencapai target tersebut, salah satu yang harus dilakukan adalah mencair­kan dana pemerintah daerah (pemda) yang selama ini mengendap di bank.

Demikianlah diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Dana tersebut jumlahnya tidak sedikit. Sampai Juni, total dana yang mengendap adalah Rp 214 triliun. “Saya sambut baik bahwa Presiden angkat isu ini, setiap bulan beliau iku­ti dana idle di daerah. Di Mei ternya­ta dana mengendap Rp 246 triliun dan Juni 214 triliun. Indonesia kalau ingin kejar pertumbuhan ekonomi, dana itu jangan mengendap di BPD tapi dikeluarkan, tapi tertib dan taat asas,” jelas Agus.

Pencairan dana tersebut juga ikut mendorong realisasi investasi dari swasta. Sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Agus mengharapkan para pimpi­nan daerah dapat mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan saat rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). “Diberikan satu arahan tentang bagaimana caranya supaya daerah itu bisa alokasikan anggaran untuk prior­itas dan pencairan anggaran dengan baik. Saya rasa ini arahan dan bimb­ingan kepada pemda dan pemerintah pusat yang baik sekali. Semoga ini berdampak pada pertumbuhan eko­nomi yang baik di Indonesia,” tandas­nya.(*)