Seperti diketahui bersama bahÂwa pelabuhan perikanan berskala internasional di Pelabuhan Ratu sudah terbengkalai selama tiga taÂhun. Saat ini, Pelabuhan Ratu masih berstatus Pelabuhan Perikanan NuÂsantara (PPN), dan nantinya akan naik menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS). Ultimatum pun suÂdah disampaikan kepada Pemda terkait agar pembangunan tersebut di atas segera direalisasikan, karena jika tidak maka dana hibah yang diberikan dari luar negeri akan diÂtarik oleh pusat dan akan dialihkan kepada pembangunan pelabuhan lain,†kata seorang staf yang tidak ingin disebut namanya.
Selain belum memiliki pelabuhan perikanan berskala internasional, aktivitas ekspor periÂkanan di Jabar masih mengandalkan akses melalui pelabuhan Semarang, Surabaya dan Jakarta.Padahal, jika ekspor dilakukan langsung dari pelabuhan di Jabar, akan mendongÂkrak perdagangan dan lebih efisien serta menambah pendapatan asli daerah (PAD).
84 pelabuhan perikanan di Jabar akan dikelola sesuai dengan amanat UU No. 23/2014 tentang pemerinÂtahan daerah.
Pada kunjungannya ke KabupatÂen Sukabumi baru-baru ini, Dr. Ita Junita Puspadewi bersama jajaran Bappeda serta Dinas Kelautan dan Perikanan, merasa optimis dengan rencana yang akan dilakukan oleh Pemprov Jabar yaitu akan saling berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mengelola 84 PPI. Sementara pemerintah kabuÂpaten nantinya hanya diberi otoriÂtas untuk mengelola tempat peleÂlangan perikanan.
Kalangan nelayan di Jabar meÂnilai pembangunan pelabuhan berskala internasional harus sesuai dengan tata ruang yang diamini juga oleh Presidium SNI Jabar.
Semua pihak berharap akan mengedepankan sisi kemanusiaan serta peran partisipatif masyaraÂkat sekitar, demikian juga dengan posisi nelayan agar tidak dihambat oleh regulasi yang menyulitkan jika pelabuhan itu terwujud.
