Tarif PPh Badan Jadi 17 Persen

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Ken Dwijugiasteadi, menu­turkan alasan utama peruba­han tarif tersebut berkaitan dengan daya saing. Indonesia sulit bersaing dalam perebu­tan investor dengan Singa­pura yang tarifnya sudah 17%. “Ini supaya kita bisa bersaing dengan negara lain terma­suk Singapura,” ujar Ken, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Pajak menjadi salah satu pendorong investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Dengan peruba­han ini, besar harapan pemer­intah agar investasi mengalir deras, khususnya pada sektor rill. “Bukan hanya tergantung tarif. Salah satu doang, yang penting mereka percaya nega­ra kita aman,” jelasnya.

Sedangkan untuk besa­ran tarif masih akan dikaji oleh internal pemerintah. Po­sisi tarif sebesar 25% memang terlalu tinggi untuk dunia usaha. “Nanti di UU (dibahas). Pokoknya tarif nggak usah ter­lalu tinggi,” kata Ken.

Menanggapi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengajukan permintaan revi­si undang-undang kepada DPR dalam waktu dekat ini. Menu­rutnya, permintaan Presiden Jokowi untuk menurunkan tarif PPh badan ke angka 17% tengah dikaji secara internal oleh Kementerian Keuangan. “Jadi kita akan mengajukan ke DPR berbagai macam pe­rubahan di dalam peraturan perundang-undangan per­pajakan baik itu dari sisi PPh dan PPn. Mengenai keputusan tarif seperti yang diputuskan Presiden akan dilakukan ber­bagai kajian,” jelas Sri Muly­ani di Gedung Bursa Efek In­donesia (BEI), Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Menurutnya dengan tu­runnya tarif PPh ke angka 17% dapat membuat ekonomi Indonesia tumbuh lebih kom­petitif. Pembangunan di infra­struktur juga dapat lebih giat dilaksanakan untuk pemer­ataan pembangunan.

“Tapi spirit-nya adalah membuat Indonesia menjadi negara yang perekonomian­nya lebih kompetitif dan tentu bisa menjalankan fungsi-fungsi pembangunan yang memang merupakan program prioritas pemerintah. Kita akan mencari jalan semaksi­mal mungkin agar keseimban­gan dari seluruh tujuan yang dijanjikan Presiden bisa ter­penuhi. Memang banyak yang harus dikaji secara rutin,” tan­dasnya. (Yuska Apitya/dtk)