JAKARTA, TODAY- Menteri Keuangan Sri MuÂlyani Indrawati mengatakan upaya pemerinÂtah melakukan penyesuaian belanja berupa pemangkasan anggaran sudah cukup untuk menjaga keberlangsungan Anggaran PendapaÂtan dan Belanja Negara Perubaharan (APBNP) 2016 hingga akhir tahun.
“Saat ini, kami anggap itu cukup,†katanya di Jakarta, Rabu (17/8/2016). Sri Mulyani menjelaskan upaya pemangkasan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah selain Rp68,8 triliun dilakukan agar APBNP 2016 lebih realÂistis dengan kondisi saat ini.
Menurut dia, penyesuaian itu dilakukan karena diperkirakan hingga akhir tahun penerÂimaan perpajakan akan mengalami kekuranÂgan (shortfall) senilai Rp219 triliun dari target yang ditetapkan.
“Kami sudah menginformasikan kepada semua kementerian/lembaga baik yang terbeÂsar hingga terkecil, dan saya banyak menerima SMS untuk negosiasi apakah bisa dikurangi? Saya katakan kalau kita punya uang tidak perÂlu dipotong,†ujarnya, berkaitan dengan kebiÂjakan pemotongan anggaran.
Sri memastikan belum ada upaya lanjuÂtan dari pemerintah selain melakukan penyeÂsuaian belanja untuk menjaga kinerja defisit anggaran tidak melebihi batas yang diperÂkenankan dalam undang-undang senilai 3%.
“Tentu akan kami monitor minggu ke minggu, bulan ke bulan. Kalau ada kebiÂjakan tambahan karena ada tindakan yang bisa merusak pertumbuhan ekonomi dan confident. Apa yang akan kami lakukan? Nanti kami lihat,†katanya.
Sebagai antisipasi lainnya untuk menÂjaga pelaksanaan APBNP, menurut dia, pemerintah dalam jangka waktu dekat bisa bergantung dari program amnesti pajak (tax amnesty) yang hingga akhir tahun diproyeksiÂkan bisa mencapai Rp165 triliun.
Amnesti pajak untuk APBN berdasarkan UU nomor 11 tahun 2016 tentang PengampuÂnan Pajak yang mulai diberlakukan 1 Juli 2016. “Sampai saat ini kami terus berharap pada tax amnesty, terutama samÂpai September. Dari situ baru kami bisa melakukan asÂsessment,†ujar manÂtan Direktur PelaksaÂna Bank Dunia itu. (Imam/bisnis . com)
Bagi Halaman
