Bank Dunia Soroti Manufaktur Indonesia

Selain itu, biaya logistik yang tinggi menjadi salah satu kendala karena persoalan infrastruktur dan konektivitas. Tidak hanya itu, per­soalan regulasi dan birokrasi juga berkontribusi menyulitkan pelaku usaha di sektor manufaktur. “Pe­rusahaan-perusahaan Indonesia mengeluarkan biaya yang besar karena buruknya logistik, kesen­jangan infrastruktur, dan prosedur izin dan lisensi yang membatasi. Ini yang melemahkan perusahaan-pe­rusahaan yang berlokasi di Indone­sia dibandingkan negara pemband­ingnya yang beroperasi dengan biaya lebih rendah,” kata Diop.

Turunnya pertumbuhan sektor manufakturing ini menurut Diop harus kembali digenjot pemerintah. Hal itu karena pertumbuhan sektor manufaktur ini berkontribusi terha­dap pertumbuhan GDP.

“Rendahnya kinerja manufaktur pasca tahun 2000 ini tampaknya menurunkan pertumbuhan eko­nomi secara keseluruhan. Pertum­buhan manufaktur berkontribusi terhadap pertumbuhan GDP, kore­lasinya jelas, di tahun 1990 pertum­buhannya cepat dan Pertumbuhan GDP-nya juga cepat,” ujar Diop.

Menurutnya, jika Indonesia kembali menghidupkan sektor manufaktur bisa berdampak pada pertumbuhan GDP Indonesia. Hal itu terjadi karena adanya hubun­gan yang kuat antara pertumbuhan manufaktur dengan pertumbuhan ekonomi. Manufaktur bisa menyer­ap 13% tenaga kerja yang tersedia di bursa tenaga kerja Indonesia.

“Kunci kontribusinya di balik dari pertumbuhan itu mungkin jika kita mengatur dan menghidupkan kembali manufaktur akan GDP ber­tumbuh. Kuatnya korelasi antara pertumbuhan manufaktur dan ke­seluruhan pertumbuhan ekonomi tidak mengejutkan karena manu­faktur mencakup hampir seperlima dari jumlah produksi dan 13% dari keseluruhan lapangan kerja di Indo­nesia,” ujar Ndiame.

Bank Dunia menekankan, tingginya biaya logistik semakin menggerogoti daya saing manu­faktur Indonesia. Pasalnya, saat ini rata-rata 25 persen dari hasil penjualan produk manufaktur habis hanya untuk biaya logistik.(*)