BOGOR TODAY – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera melakukan kajian terkait Proyek Pembangun Gedung DPRD Bogor, Jumat (14/10/2016). Kajian proyek senilai Rp 69.768.392.100 untuk memastikan tidak adanya hambatan pada Proses Pembangunan Proyek Gedung DPRD Bogor. Jika tidak memenuhi aturan perusahaan pemenang lelang bisa dibatalkan.
Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan, dirinya diminta oleh Wali Kota Bogor untuk memfasilitasi rapat bersama secara keseluruhan terkait Proyek Pembangunan Gedung DPRD Bogor. “Rapat ini nantinya untuk memantau persiapan Pemkot Bogor secara keseluruhan, baik itu Andalalin, Unit Lelang Pengadaan (ULP) dan semuanya,” paparnya.
Dia melanjutkan, didalam rapat tersebut nantinya juga akan membahas PT Tirtha Dhea Addonics Pratama (TDA) sebagai pemenang lelang yang banyak diberitakan di media masa telah diblacklist oleh LKPP. “Ya, termasuk hal itu akan kita bahas dan temuan-temuan informasi baru berkaitan dengan kemampuan keuangan perusahaan,” tuturnya.
Usmar menegaskan, walaupun dalam kajian ULP keuangan PT TDAP memungkinkan, namun apabila ada fakta lapangan yang masuk akan dijadikan bahan evaluasi bagi Pemkot Bogor dan dalam hal ini Wali Kota Bogor bisa mengambil langkah.
“Sangat memungkinkan untuk dibatalkan apabila terdapat temuan baru, tentu saja semuanya atas pertimbangan keuangan daerah. Jangan sampai kita (Pemkot) teledor lagi, karena lebih baik sedia payung sebelum hujan,” pungkasnya.
Sementara itu, aksi unjuk rasa juga kembali dilakukan oleh Garuda KPP-RI Bogor didepan Gedung DPRD Bogor kemarin. Dalam aksi yang dilakukan kedua ini, para demonstran tetap menuntut pembatalan pembangunan gedung DPRD Kota Bogor.
“Kita berada disini untuk menuntut agar rencana pembangunan gedung baru DPRD yang saat ini sedang dalam lelang tender dibatalkan, karena gedung itu masih layak jadi tidak pantas ada perbaikan,” ujar Risman dalam orasinya. (Abdul Kadir Basalamah|Yuska)
