Yuska Apitya Aji

[email protected]

Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan pungutan liar (pungli). Instruksi pembentukan satgas ini diberikan sehari setelah operasi tangkap tangan Kepolisian terhadap seorang pegawai Kementerian Perhubungan, AR, yang diduga meminta duit pungli terkait administrasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan satgas ini sudah beroperasi kemarin dan diberi nama Saber (Sapu Bersih) Pungli. “Namanya saber. Nama itu diambil presiden karena dia menghendaki pungli itu tidak boleh. Pungutan di luar aturan pasti merugikan rakyat,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/10/2016).

Penggerak utama satgas ini akan lebih dititikberatkan pada Polri. Sementara itu, Wiranto ditunjuk sebagai penanggung jawab operasi. Kemko Polhukam dan Polri nantinya dibantu kementerian atau lembaga terkait.

Jokowi menginstruksikan Wiranto agar satgas dapat bekerja dan menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat yang selama ini dirugikan karena pungli. Pemerintah juga membuka sistem laporan online untuk memudahkan masyarakat.

Dia yakin satgas yang dibantu sistem laporan online bisa menjangkau masyarakat di pusat bahkan daerah untuk melaporkan pungli secara cepat sehingga langsung ditindaklanjuti.

Baca Juga :  Realme 10 Pro 5G Edisi Coca-cola Bakal Launching Bulan Ini, Berikut Spesifikasinya

Mantan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) ini memperkirakan Satgas Saber Pungli dapat rampung dalam seminggu, yakni memiliki susunan organisasi dan prosedur kerja yang jelas. “Siapa pimpinan dan anggotanya, prosedur, sistem, dan feedback-nya bagaimana. Kami minta dukungan masyarakat,” kata dia.

Kemarin, Jokowi melihat langsung lokasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan. Jokowi mengaku mendengar informasi OTT saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden. Dia lantas menuju kantor Kemhub didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Jokowi secara khusus menyuruh Budi dan Asman memecat pejabat pelaku pungli. Dia juga akan memastikan seluruh lembaga untuk tidak lagi mengambil pungutan liar dari masyarakat.

Setelah kedatangan Jokowi, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri, Irjen Boy Rafli Amar menyatakan, OTT di Kemhub merupakan instruksi langsung Jokowi kepada Tito.

Baca Juga :  Burhan Cuek, Banyak Warga Jadi Korban kasus Pencaplokan Tanah

Soal Satgas Pungli ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta jajarannya untuk memastikan pelayanan publik bersih dari pungutan liar alias pungli. Ia menginstruksikan seluruh kepala polda segera membentuk tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).

Tito menjelaskan, OPP akan fokus memberantas pungli di setiap instansi pemerintah, termasuk kepolisian. Ia menyebut beberapa target OPP, antara lain pelayanan pembuatan KTP, SIM, STNK, dan BPKB.

Tito menuturkan, kepolisian akan berupaya mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan pungli yang masuk dalam program reformasi hukum. “Kalau tidak bisa bersih sampai angka nol, paling tidak ditekan,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Dalam sepekan terakhir, Polda Metro Jaya telah dua kali menggelar OPP. Pada operasi itu, enam polisi ditangkap di sejumlah satuan penyelenggara administrasi SIM yang berada di Bekasi, Tangerang, Depok, Tangerang. dan Jakarta Barat. Keenam personel kepolisian tersebut berpangkat bintara hingga perwira. Dalam operasi tangkap tangan, mereka terbukti melakukan praktik percaloan.(*)