TERWUJUDNYA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA PERAN WANITA
DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA DAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BOGOR
  Emmy Pernawati, SH. MSI
    Kepala BPPKB Kab. Bogor
Visi BPPKB Kabupaten Bogor yaitu: “Terwujudnya Kesetaraan Gender , Perlindungan Perempuan Dan Anak Serta Keluarga Kecil Sejahtera†. Dengan Misi yaitu :
- Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
- Meningkatkan Upaya Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak
- Meningkatkan Pelayanan KB Dan Kesehatan Reproduksi
- Meningkatkan Pembangunan Keluarga
Adapun tujuan dari misi ke satu adalah meningkatkan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan strategi untuk mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :
- Meningkatkan pembangunan yang responsif gender.
- Meningkatkan perlindungan perempuan.
- Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender.
Dengan melihat misi dan tujuan di atas, kita dapat melihat bahwa kiprah perempuan Indonesia dalam berbagai peran dan posisi strategis. Kemajuan peran tersebut menunjukan bahwa peran perempuan Indonesia merupakan sumber daya yang potensial apabila ditingkatkan dan diberikan peluang atau kesempatan yang sama untuk berperan. Tetapi kualitas penduduk perempuan yang kurang menggembirakan pada saat ini merupakan akibat dari pendekatan pembangunan yang belum benar-benar mengindahkan kesetaraan dan keadilan gender.
Kesetaraan dan keadilan gender belum sepenuhnya terwujud, hal ini disebabkan masih kuatnya nilai sosial budaya yang bersifat patriakis, menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara, keadaan ini ditandai dengan adanya pembakuan peran yang menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan.
Sistem yang merugikan hubungan laki-laki dan perempuan perlu diperbaiki dengan landasan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender yang sejalan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat, karena baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku, pemanfaat dan penikmat hasil-hasil pembangunan.
Pembangunan berwawasan gender bercirikan dan berpatokan pada prinsip utama kesamaan memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam program pembangunan, dalam arti lain program pembangunan harus dirancang dengan tidak memberikan referensi tertentu dari kelompok sasaran berdasarkan jenis kelamin. Dengan prinsip demikian, maka semua penduduk tanpa memandang jenis kelamin dijamin hak nya untuk dapat berpartisipasi dalam semua program pembangunan yang diimplementasikan agar memperoleh manfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan secara individu. Dalam hal ini adalah penting untuk dipahami bahwa negara menjamin dilaksanakannya prinsip kesamaan (equity) tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan.
Penduduk Perempuan Indonesia saat ini berjumlah hampir sama dengan penduduk laki – laki, namun kualitas hidup mereka dalam berbagai bidang pembangunan masih jauh tertinggal. Diakui, memang tidak mudah untuk mewujudkan perempuan berkualitas dengan hidup yang tinggi karena hal ini sangat terkait dengan kondisi dan kemampuan suatu bangsa. Namun paling tidak dengan telah dimasukannya sasaran peningkatan kualitas hidup perempuan yang ingin dicapai dalam pembangunan, maka hal itu telah menunjukan adanya komitmen pemerintah untuk lebih memberdayakan perempuan.
Namun pada kenyataannya, potensi yang besar ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kaum perempuan belum memperoleh kesempatan dan peluang yang sama, disamping itu masih banyak kelompok masyarakat yang belum menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mayoritas adalah kaum perempuan.
KEBIJAKAN
Â
Arah kebijakan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan ketertiban perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
- Meningkatkan taraf pendidikan dan pelayanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya perempuan.
- Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap kaum perempuan.
- Meningkatkan upaya penegakan hukum yang lebih tegas dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
- Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk pemenuhan komitmen-komitmen inetrnasional, penyediaan data dan statistik gender serta peningkatan patisipasi masyarakat.
STRATEGI
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan.
- Meningkatkan peran serta perempuan dalam proses pembangunan.
- Meningkatkan kesadaran akan potensi perempuan sebagai pemimpin.
- Meningkatkan pemahaman dan kemampuan perempuan dalam memperjuangkan aspirasi.
- Meningkatkan partisipasi perempuan sebagai tokoh dan penggerak masyarakat.
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan  Tahun 2016 :
- Program Peningkatan Hidup dan Kualitas Perempuan
         a. Kegiatan Peningkatan Upaya Perlindungan Perempuan
         Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei dan Agustus 2016 yang dihadiri oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Ketua     Forum Pos KB Tingkat Kecamatan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ketua LPM tentang pencegahan, penanganan, perlindungan korban perdagangan orang (Trafficking), sehingga nantinya diharapkan peserta dapat menginformasikan kembali kepada seluruh masyarakat di wilayahnya dan membentuk Gugus Tugas dan satgas perlindungan perempuan dan anak.
            b. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan
               Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei dan September 2016 di Cipayung Kecamatan Megamendung, Bogor. Peserta yang diundang adalah Ketua Forum Pos KB Tingkat Kecamatan, Tenaga Penggerak Desa dan unsur Organisasi Perempuan di Kabupaten Bogor. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Capacity building setiap individu yang tergabung dalam organisasi perempuan untuk mampu berperan dalam peningkatan bidang pendidikan, hukum, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan komunikasi, koordinasi dan sinergitas program organisasi dalam membangun dan mengidentifikasi serta mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga nantinya diharapkan organisasi perempuan mampu mneingkatkan peran dan fungsi sebagai civil society sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat disamping itu mampu meningkatkan daya juang dalam mencerdaskan masyarakat akan pentingnya kesetaraan hak, kesempatan dan peluang antara perempuan dan laki-laki sehingga tercipta organisasi perempuan yang handal berintegritas dan berperan aktif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
            c. Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan
             Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 di Cipayung Kecamatan Megamendung, Bogor. Peserta yang diundang adalah Pengurus dan anggota dari 15 (lima belas) kelompok usaha Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Tujuan kegiatan ini adalah untuk Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan usaha  sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi usaha yang optimal serta memiliki daya saing usaha yang lebih tinggi serta meningkatkan kualitas keberhasilan usaha bagi para perempuan dan pendapatan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera, sehingga diharapkan  kelompok Usaha Perempuan dapat mengelola usahanya dan berdampak pada ekonomi keluarga.
2.Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender (PUG)
    a. Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
   Kegiatan Rakor P2TP2A dilaksanakan pada Bulan Maret tahun 2016 di Gedung Serba Guna I Setda Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh :
- Unsur Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Bogor
- Unsur Muspida Kabupaten Bogor
- Unsur satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lingkup Kabupaten Bogor
- Unsur RSUD Lingkup Kabupaten Bogor
- Camat Lingkup Kabupaten Bogor
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPKB Kabupaten Bogor
- Pengurus dan Relawan P2TP2A Wanoja Mitandang
- Gugus Tugas/satgas Perlindungan Perempuan dan Anak
- Pekerja Satuan Bakti (Pekerja Sosial)
Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan Standar Pelayanan Minimal Bidang layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, mekanisme rujukan pelayanan medis (termasuk visum) bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, mekanisme Penanganan kasus di P2TP2A Kabupaten Bogor, mensosialisasikan Peran serta P2TP2A di dalam upaya penegakan hukum yang di lakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor dan Memperkuat Sinergitas P2TP2A Kabupaten dan P2TP2A Provinsi. Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan adanya pemahaman yang sama dalam setiap penanganan kasus korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor.
       b. Advokasi Dan Fasilitas PUG bagi Perempuan
           Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari dan November 2016 di Cipayung Kecamatan Megamendung, Bogor. Peserta yang diundang adalah Pengurus TP. PKK Kecamatan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat, agar keluarga dan masyarakat Kabupaten Bogor mampu mengantisipasi perilaku tindakan kekerasan sejak awal yang selanjutnya dapat bertindak bijak dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari dan tetap mampu mengendalikan diri dalam suasana apapun, disamping itu mampu menjadi Fasilitator Simulasi PKDRT di wilayahnya dalam menyebarkan atau mensosialisasikan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) sehingga diharapkan tidak banyak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Bogor.
C. Evaluasi Pelaksanaan PUG
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Teknis Pengganggaran Pengarusutamaan Responsive Gender (PPRG) pada bulan Mei 2016, bertempat di Wisma Bogor Indah Nirwana Jln. Raya Puncak Cipayung-Bogor. Peserta Pelatihan Teknis PPRG sebanyak 50 (lima puluh ) orang terdiri dari Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Tujuan pelatihan ini adalah Memberikan Pedoman, mampu mengintegrasikan dan mengaplikasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender kepada para Perencana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Perencanaan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
