JAKARTA, TODAY—Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan Pilkada serentak di 101 wilayah. Puluhan ribu personel akan diterjunkan. Sedikitnya, 71.983 personel polisi diturunkan untuk mengamnakn jalannya pilkada.
Polri mengatakan anggaran pengamanan pilkada serentak di 100 wilayah di seluruh Indonesia mencapai Rp 923 miliar. Anggaran itu berasal dari APBD masing-masing daerah yang menggelar pilkada.
“Anggaran pilkada sepenuhnya dibiayai dari terutama di daerah, Satwil Gubernur, Polda itu dibiayai APBD,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dalam acara Dialog Polri bertajuk “Pilkada Lancar Demokrasi Bersinar” yang dihelat di sebuah restoran di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).
Selain Boy, Kepala Biro Hukum KPU RI Nur Sarifah, Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak, Direktur Pusat Kajian Politik UI Sri Budi Eko Wardani, dan Staf Ahli Ketua MK Pan Mohamad Faiz juga menjadi pembicara dalam diskusi itu. “Kalau diinventarisir di seluruh Indonesia 101 Pilkada itu di angka Rp 923 miliar. Itu adalah kalkulasi nasional untuk pelaksanaan 101 wilayah pilkada serentak untuk pengamanan oleh polda dan polres-polres,” sambungnya.
Boy menjelaskan, 71.983 personel dikerahkan untuk pengamanan pilkada serentak nanti. Pola pengamanan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) adalah 2 polisi, 2 linmas untuk 1 TPS.
Mantan kapolda Banten itu juga menjelaskan, soal tingkat status kerawanan ditentukan oleh kapolres masing-masing daerah. Para kapolres menganalisa dan melakukan upaya pemetaan kerawanan di daerah masing-masing untuk kemudian menentukan pola-pola pengamanan. “Pengamanan statis di TPS itu 10 anggota polisi, PPK 15, KPU kabupaten 30, KPU provinsi 100, tapi kondisi dalam keadaan normal. Kalau ada keadaan mendesak satuan cadangan digeser untuk ke lokasi tersebut,” ujarnya.
Boy menambahkan, pengamanan Pilkada serentak juga akan melibatkan unsur personel TNI dan Linmas. Selain 71.983 personel, 5.410 personel Brimob Mabes Polri juga disiapkan untuk personel perbantuan atau BKO (bawah kendali operasi). “BKO Brimob disiapkan 5.410 personel. Dilihat daerah mana yang akan dikirim perbantuan dari Mabes Polri, tergantung kondisi ancaman di daerah. Yang potensi kerawanan tinggi diprioritaskan mendapatkan BKO ini,” ujarnya.
Boy juga menyoroti beberapa poin terkait Pilkada. Kata Boy, persiapan dan netralitas penyelenggara yaitu KPU juga penting untuk kelancaran pilkada. Tidak hanya KPU, tapi juga Bawaslu yang mengawasi atau sebagai wasit dalam pilkada. “Mereka otomatis terkait Setra Gakumdu yang di dalamnnya ada jaksa dan polisi. Setiap pelanggaran akan ditentukan apakah itu pelanggaran administrasi atau pidana pemilu. Jika pidana pemilu, hukum acaranya sendiri,” ujar Boy.
Selain itu, lanjut Boy, netralitas dan profesionalitas aparat dalam pengamanan seperti polisi yang dibantu TNI, dan Linmas juga jadi kunci mewujudkan pilkada obyektif, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Boy juga berharap media dapat memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang berimbang. “Media harus mampu memberikan pendidikan politik yang imbang,” urainya.
Pemuktahiran Data Pemilih
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat akan melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Tak hanya itu, KPU juga akan melakukan penghapusan logistik pemilu 2014 yang sudah selesai digunakan.
Menurut Komisiner KPU Pusat Arief Budiman, daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu saat ini merupakan isu yang sangat penting. Sehingga, kata Arief, pemutahiran daftar pemilih dilakukan secara berkesinambungan. Daftar pemilih baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota tidak lagi menunggu menjelang proses pemilu, pilpres atau pilkada. “Daftar pemilih akan dilakukan pemutahiran setiap tahun sekali dan berkelanjutan. Nanti ketika pemilu, maupun pemilukada, KPU tidak lagi menetapkan daftar pemilih tetap. Karena yang digunakan patokan DPT adalah daftar pemilih hasil pemutahiran terbaru yang dilakukan oleh masing- masing KPU di Indonesia,” ujar Arief, Rabu (19/10/2016).
Arief Budiman menambahkan dalam pelaksanaan kegiatan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, KPU memanfaatkan, sebuah aplikasi sistem pendaftaran pemilih (SIDALIH). Pemanfaatan aplikasi ini dalam proses pemutahiran daftar pemilih bertujuan untuk mempermudah dan data yang akurat. “Selain melalui SIDALIH, KPU juga berkerja sama dengan pihak lain. kerja sama itu dilakukan untuk menghasilkan data pemilih yang akurat. Hal ini sangat penting karena pemutahiran data pemilih itu berdasarkan sisi administrasi kependudukan yang dikelola oleh pemerintah,” tambahnya.
Sementara terkait penghapusan logistik pemilu 2014 yang sudah selesai digunakan, tambah Arief, untuk menekan efisiensi anggaran KPU untuk menyewa atau pengadaan gudang penyimpanan.
Penghapusan logistik itu meliputi kertas suara, kertas berita acara pencoblosan dan sejumlah berkas lainya yang dianggap telah selesai pemakainya. Saat ini di kantor KPU mulai dari pusat KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, logistik pemilu masih menumpuk. Bahkan tidak jarang KPU Kabupaten/Kota harus menyewa gudang untuk tempat ligistik pemilu yang sudah terpakai tersebut. “Ini sangat membebani KPU. Penyimpanan KPU terbatas. Namun sebelum dilakukan penghapusan, KPU akan membuat peraturan yang mengatur tentang penghapusan logistik. Jika tidak ada payung hukumnya, hal ini bisa menjadi permasalahan hukum di kemudian hari,” tandasnya.(Yuska Apitya)
