ekonomiJAKARTA, TODAY- Pemerintah dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati hasil asumsi dasar dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017.

Asumsi dasar ini terdiri dari pertumbuhan ekonomi yang akhirnya disepakati pada angka 5,1% dari yang semula 5,3%. Sedangkan inflasi bertahan di angka 4%, dan nilai tukar rupiah di angka 13.300.

Suku bunga SPN 3 bulan disepakati 5,3%. Sedangkan harga minyak ICP disepakati USD 45/barel. Disepakati pula lifting minyak 815 ribu barel/hari, dan lifting gas 1150 ribu barel/hari. “Saya kira ini bisa disahkan, setuju,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI Kahar Muzakir di Ruang Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan dan beberapa kebijakan fiskal yang akan diambil pemerintah, target defisit anggaran dalam APBN tahun 2017 ditetapkan menjadi Rp 330,1 triliun atau setara 2,41% terhadap PDB. Pembiayaan ini untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur sebesar Rp 330 triliun. “Pembiayaan defisit sebesar Rp 330 triliun harus dijaga agar di bawah 3%,” katanya.

Baca Juga :  Siap-siap AS Bakal Kena Resesi di Tahun 2023 Ini

Kebijakan defisit tersebut selain melakukan konsolidasi fiskal juga diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, melalui pengalokasian anggaran untuk kegiatan produktif, peningkatan kapasitas perekonomian, penguatan daya saing, dan menjaga keseimbangan ekonomi makro.

Pemerintah bersama DPR RI juga berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, antara lain dengan ditargetkannya beberapa indikator, seperti tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,6%, angka kemiskinan 10,5%, indeks gini rasio sebesar 0,39% dan indeks pembangunan manusia sebesar 70,1%.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, penurunan target pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal ini merupakan imbas dari penurunan target pertumbuhan ekonomi dunia. Target pertumbuhan ekonomi dunia baru-baru ini juga direvisi menjadi lebih randah di tahun 2017.
“Ketika revisi ekonomi dunia diturunkan jadi 3,1%, dapat dipahami bahwa di Indonesia pun recovery-nya masih akan memakan waktu sehingga diturunkan menjadi 5,1%,” ujar dia usai melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Baca Juga :  AS Mengalami Kerugian Mencapai 5,4 Miliar Dolar, Terkait Pinjaman Bantuan COVID-19

Namun demikian, ia melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa lebih baik tahun depan. Hal ini didukung dengan adanya perbaikan iklim investasi pada swasta, dan kondisi fundamental ekonomi yang semakin membaik.

Terbukti dengan dilakukannya penurunan suku bunga 7 days reverse repo rate dan nilai tukar yang lebih stabil. Harga komoditas pun diprediksi membaik pada tahun depan. “Saya harapkan bahwa di tahun 2017 nanti kondisinya bisa dicapai, atau lebih baik dari itu. Kalau yang kita lihat sekarang ini, konsumsi swasta sebenarnya sudah mulai membaik. Tantangan utama kita adalah di investasi swasta. Dan kalau investasi swasta bisa cepat bangkit, ini akan banyak membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tuturnya.

“Di 2017, kita juga mengikuti mulai adanya perbaikan harga komoditas. Kalau kita lihat year to date (ytd), ada cukup banyak komoditi yang pertumbuhan harganya sudah di atas 20% dibanding tahun lalu. Jadi kita harapkan ini suatu kondisi yang positif bagi ekonomi kita di 2017,” pungkasnya.(Yuska Apitya/dtk)