PPE 001CIBINONG, TODAY – Kontribusi BUMD Kabupaten Bogor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah. Dari total PAD sebesar Rp 2,2 triliun, lima BUMD milik Kabupaten Bogor hanya menyumbang 1,7 persen atau Rp 37,5 miliar. Padahal setiap tahun ratusan miliar diglontorkan dari APBD untuk memodali perusahaan plat merah.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin mengatakan, kontribusi yang hanya 1,7 persen tentu saja sangat tidak ideal, mengingat sebagai badan usaha, BUMD harusnya memberikan keuntungan bagi daerah dan berkontribusi dalam meningkatkan PAD.

“Sekarang ini PAD kita didominasi dari pajak daerah dan retribusi daerah, dari BUMD kecil sekali hanya 1,7 persen,” ujar Yuyud saat diskusi publik bertajuk ‘Outlook 2017 Evaluasi dan Proyeksi Pembangunan Kabupaten Bogor Menuju Kabupaten Termaju di Indonesia’ dengan topik bahasan Peran dan Kontribusi BUMD terhadap PAD Kabupaten Bogor, di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Senin (19/12/2016).

Yuyud mengingatkan, untuk mencapai visi Kabupaten termaju, Kabupaten Bogor harus berusaha menjadi yang tertinggi dari sektor PAD dibanding dengan Kabupaten lain. untuk itu, BUMD harus memberikan kontribusi yang lebih baik. “Kita tidak bisa menggantungkan pendapatan hanya dari sektor pajak,” imbuhnya.

Baca Juga :  Siap Sukseskan Pemilu 2024, 1.300 Petugas PPS Dilantik Mulai Laksanakan Tugas

Pengamat Ekonomi Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Muhammad Azis Firdaus mengatakan, ada banyak persoalan yang menjadi masalah BUMD di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor. Sampai saat ini, BUMD dipahami sebagai instansi layanan publik. “Indikasi setiap tahun anggaran selalu ada PMP (penyertaan modal perusahaan) dengan harapan ada sumber pendapatan,” ujar Firdaus.

Alih-alih mendapat untung, keberadaan BUMD, sambung Firdaus, malah menjadi beban keuangan daerah. “Malah jadi benalu APBD, diberi modal tiap tahun tapi ujung-ujungnya bangkrut,” kata dia.

Masalah lainnya, BUMD tidak dikelola secara profesional, BUMD hanya jadi ‘tempat penampungan’ tim sukses, kerabat, keluarga dari penguasa baik eksekutif maupun legislatif serta tempat ‘parkir’ atlit berprestasi. “Tidak ada pertimbangan kompetensi, kepentingan politiknya terlalu tinggi,” tandasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dinilai tidak punya konsep yang jelas terkait bagaimana jalannya bisnis yang ditangani BUMD. Sebagai pemegang saham, Bupati Bogor juga dinilai tidak punya rencana yang jelas akan diapakan BUMD yang ada ditengah kompetisi usaha yang semakin berat.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto : Desa dan Kecamatan Tidak Dibatasi Usulan Programnya

“Pendirian BUMD juga terkesan lebih mengedepankan asumsi, tidak bicara strategis usaha, makanya sangat sedikit sekali terjadi diskusi (partisipasi publik) dalam pembentukan BUMD,” ujar, panelis diskusi, Irwan Nasir.

Irwan yang juga tim perumus perencanaan wilayah Propinsi Jawa Barat, mencontohkan, di Jabar, Bidang Ekbang yang mewakili Pemprop Jabar selaku pemegang saham, selalu meminta detail bisnis plan dan mendiskusikannya secara serius dengan direksi BUMD. Dengan cara demikian, kata dia, BUMD juga menjalankan bisnis berdasarkan kemauan owner.

“Kalau di Kabupaten Bogor ini, visinya tidak jelas,” ucap Irwan.
Ia juga menyayangkan ketidakhadiran Asisten Daerah Bidang Ekbang Kabupaten Bogor diacara diskusi tersebut. Diskusi yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, hanya dihadiri Dirut PD Pasar Tohaga, Romli Eko Wahyudi, Dirut PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE), Radjab Tampubolon dan perwakilan dari PDAM Tirta Kahuripan.(Iman R Hakim)