JAKARTA TODAY- Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan siap menghadapi organisasi
kemasyarakatan (ormas) yang gerakannya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan mengusung radikalisme.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, sikap ini sejalan dengan program
revolusi mental yang diusung Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, Pancasila harus tertanam di pikiran, tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. “Kalau ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila, itu yang berbahaya. Ormas yang gerakannya menentang Pancasila
tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental,†kata Gatot dalam keterangan tertulis, Selasa (17/1/2017).
Gatot menilai, gejolak sosial yang terjadi belakangan ini, terutama perang opini di media sosial, telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia. Upaya untuk melawan  gerakan radikalisme dan ormas anti-Pancasila diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
“Masyarakat Indonesia pelan-pelan mindset-nya sudah berubah, padahal budaya Indonesia adalah
santun dan damai,†imbuhnya.Kemarin, Gatot masih memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2017 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini menyampaikan, rapim TNI pada 2017 dinilai strategis dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Gatot menegaskan, TNI berkomitmen mendukung program pemerintahan yang sah. Pihaknya sepakat menghadapi semua ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan radikalisme serta mengganggu jalannya pembangunan nasional.
“Dua poin ini yang menjadi titik sentral, sehingga pada Rapim ini sejumlah Kementerian ikut memberikan pengarahan dan petunjuk agar semua dapat berjalan lancar dan TNI dapat membantu program-program pemerintah, baik di pusat maupundi daerah,†katanya.
Selain Gatot, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyatakan hal yang sama di tempat terpisah. Menurutnya, pola pikir dan budaya masyarakat Islam di Indonesia saat ini tergerus oleh sekelompok ormas intoleran. “Hal yang menjadi atensi bagi kepolisian dari Aksi 212, meski aman tapi membuka wacana baru dari beberapa (kelompok) Islam, tergerusnya mainstream Islam, meningkatnya transnasional yang kurang pas dengan situasi kebinekaan,” kata Tito.
Dia menyebut aksi 212 telah melahirkan gerakan yang bertentangan dengan prinsip kebinekaan. Aksi yang diinisiasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) itu dianggap berimplikasi luas sehingga menimbulkan
gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat.
Sementara itu, konflik antara Front Pembela Islam (FPI) dengan Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan terkait jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), kian meruncing.
Ketum FPI Sobri Lubis mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Anton. “Kapolri harus pecat Kapolda Jawa Barat yang terlibat ini,” kata Ketua Umum DPP FPI Sobri Lubis di Jakarta, kemarin.
Sobri mengatakan FPI telah melaporkan Anton ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Saat ini FPI sedang mempersiapkan segala sesuatunya. “FPI telah melaporkan ke Propam Mabes Polri,” kata dia.
Mereka tak terima polisi terlibat ormas karena dinilai sebagai bentuk premanisme. Sebagaimana diketahui, FPI merasa pihak GMBI telah menyerang anggotanya setelah terjadi kerusuhan di Markas Polda Jawa Barat.”Kok bisa ada polisi di ormas itu? Ini bukti premanisme ada di kepolisian.
Seharusnya dihentikan. Tidak pantas ada polisi di situ, bisa juga ormas itu buatan dia,” kata Sobri.
Anton sendiri membenarkan bahwa dia merupakan Ketua Dewan Pembina GMBI. Menurutnya, posisi itu dia jabat agar ormas tersebut beradab.”Saya memang banyak membina. Tetapi saya membina agar mereka ini beradab. Bukan hanya satu, tapi banyak,” kata Anton menjawab pertanyaan wartawan apakah dirinya merupakan Ketua Dewan Pembina GMBI atau bukan.
Terkait kasus ini, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut menyikapi adanya bentrok antara Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kompolnas mengecam segala bentuk kekerasan yang terjadi pada rangkaian peristiwa tersebut.
“Untuk itu Kompolnas medorong agar segera Polri dengan akuntabel dan transparan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap rangkaian peristiwa dimaksud hingga tuntas,” kata Sekretaris Kompolnas Bekto Suprapto, Selasa (17/1).
Kompolnas berharap fungsi deteksi dini yang diemban oleh jajaran satuan wilayah Polri dapat berjalan lebih optimal. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan intervensi dari tingkatan potensi gangguan dan ambang gangguan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Hal ini, kata dia, berdampak juga pada tahapan gangguan nyata bahwa jajaran satuan wilayah Polri tersebut agar lebih mampu untuk mencegah timbulnya korban luka dan materi dari kedua belah pihak. Kompolnas berharap Kapolri melalui jajarannya dapat segera melakukan analisa dan evaluasi yang sangat mendalam agar lebih mendukung peningkatan kinerja terhadap pengemban fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pencegahan dan deteksi dini.
Di sisi lain, Kompolnas mengapresiasi Kapolres beserta jajaran Polres Bogor Kabupaten, yang bersama-sama kelompok GMBI, kelompok FPI, MUI, Kodim dan Korem Kabupaten Bogor, telah memfasilitasi upaya islah dalam rangka pemulihan gangguan dan terjanganya stabilitas kamtibmas.
Bekto mengatakan Polres Bogor Kabupaten juga telah mendudukkan permasalahan yang terjadi di wilayahnya sebagaimana mestinya dengan tetap melakukan penegakkan hukum.”Upaya yang telah dilakukan Polres Bogor Kabupaten, sangat diharapkan dapat dijadikan contoh bagi jajaran satuan wilayah Polri lainnya yang terkait peristiwa
tersebut di atas,” ujarnya.(Yuska Apitya)
Bagi Halaman
