CIBINONG TODAY – Wilayah utara Kabupaten Bogor belum menjadi skala prioritas pembangunan. Salah satu bukti, pembangunan terminal Parung yang rencananya dibangun di 2017 ini, rupanya tidak direalisasikan, karena para petinggi di Bumi Tegar Beriman, tidak mengalokasikan anggaran pembebasan lahan yang difungsikan untuk pintu masuk dan keluar kendaraan.

“Sepertinya tahun 2017 ini, pembangunan Terminal Parung tidak ada, karena anggaran untuk pembebasan lahan tidak dialokasikan di APBD,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Bogor, Yani Hasan.

Yani – sapaan akrabnya mengatakan, anggaran untuk membebaskan lahan jalan akan dialokasikan di tahun 2018 menatang. “Kalau pembangunan fisik terminal ada di Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya urusan jalannya saja,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Jadwal SIM Keliling Kabupaten Bogor, Selasa 23 April 2024

Kepala Bidang Angkutan dan Terminal, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Dudi Rukmayadi sebelum pernah mengatakan, pembangunan Terminal Parung, yang berlokasi di Jalan H. Mawi, Desa Parung, Kecamatan Parung, terkendala pembebasan lahan untuk jalan masuk dan keluar terminal.

“Lahan untuk terminal sudah kami bebaskan, bahkan lokasinya telah diratakan. Luas arealnya mencapai 2,2 hektar. Nantinya akan kami fungsikan untuk terminal tipe B yang akan menampung bus AKDP maupun AKAP,” tutur Dudi.

Camat Parung, Daswara Sulanjana mengaku, kerap ditanya warga, soal pembangunan Terminal Parung, karena sejak lahan dibebaskan sampai sekarang belum ada tanda-tanda kapan terminal dibangun. “Kalau mau jujur, saya terkadang malu kepada warga, ibarat syair lagu koesplus, tak lagi jawaban apa yang harus kuberi,” tutupnya.

BACA JUGA :  Jelang Akhir Masa Tugas, Wali Kota Bogor Titip Pesan Regenerasi dan Kesejahteraan Keluarga

Gagalnya pembangunan Terminal Parung pada tahun 2017 ini disesalkan warga setempat, satu diantaranya Aning. “Jujur kami kecewa, padahal Terminal Parung ini kebutuhan mendesak, tapi kenapa, untuk membebaskan lahan saja para pengambil kebijakan di Pemerintahan Kabupaten Bogor tidak mengalokasikan anggaran di APBD 2017 ini,” sesalnya.

Aning mengungkapkan, akibat ketiadaan terminal, arus lalu lintas di Parung, utamanya di persimpangan menuju Depok dan Tangerang semerawut dan tak pernah bebas dari masalah kemacetan. “Ini disebabkan banyak angkutan kota yang melayani rute ke Depok, Bogor, Ciputat yang ngetem dibahu jalan,” ungkapnya. (Iman R Hakim)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================