Konsumen membawa barang yang telah dibeli menggunakan kantong plastik di salah satu mini market di Pasar baru, Jakarta, Minggu (21/2). Pemerintah mulai menguji coba penerapan kantong plastik berbayar di ritel modern secara serentak di 17 kota  Indonesia dengan pembayaran Rp 200 per kantong plastik. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/16
Konsumen membawa barang yang telah dibeli menggunakan kantong plastik di salah satu mini market di Pasar baru, Jakarta, Minggu (21/2). Pemerintah mulai menguji coba penerapan kantong plastik berbayar di ritel modern secara serentak di 17 kota Indonesia dengan pembayaran Rp 200 per kantong plastik. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/16

JAKARTA TODAY- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana menghidupkan kembali kebijakan kantong plastik tidak gratis atau berbayar dalam waktu dekat, setelah sukses menerapkannya dalam uji coba di tahun lalu. Tujuannya adalah mengurangi penumpukan sampah plastik sekaligus mendorong penggunaan tas dari bahan hasil daur ulang pada industri ritel.
Ujang Solihin Sidik, Kepala Sub Direktorat Barang dan Kemasan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian LHK mengungkapkan, sejak diujicobakan di toko ritel tahun lalu, penggunaan kantong plastik kresek berkurang sangat signifikan.

“Penggunaan kresek berkurang sementara kesadaran masyarakat meningkat,” kata Ujang, dikutip Minggu (5/2/2017).

Untuk itu, dalam waktu dekat Kementerian LHK akan menerbitkan Peraturan Menteri LHK tentang kebijakan kantong plastik tidak gratis.

BACA JUGA :  Cemilan Pedas dengan Tahu Gejrot yang Gurih Bikin Melek

“Dengan kebijakan tersebut, diharapkan semua toko ritel akan bebas plastik kresek pada 2019. Kondisi ini akan diikuti pada semua pasar tradisional mulai 2020,” tegasnya.

Agus Justianto, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam menambahkan, kesadaran masyarakat untuk tidak lagi menggunakan kemasan dan kantong plastik akan membantu Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen sebagai kontribusi mitigasi perubahan iklim global.
“Dukungan antar sektor, pemerintah daerah dan masyarakat amat penting untuk mencapai target Kontribusi Nasional yang Diniatkan (NDC) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan dukungan internasional,” katanya.

Pemerintah sendiri memiliki program untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang untuk mewujudkan Indonesia Bebas Sampah pada 2020.

BACA JUGA :  Resep Membuat Bubur Jagung Sagu Mutiara Anti Gagal, Rasanya Sudah Pasti Enak

Praktik pemanfaatan sampah tak hanya ramah lingkungan tapi juga memiliki potensi ekonomi. Pemilik Mitra Kreasi Handycraft, Farid memanfaatkan sisa produksi kertas PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (IKPP) Serang, unit industri Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas untuk menghasilkan berbagai kerajinan dan kantong belanja.

“Saya mendapatkan alokasi sisa kertas produksi atau waste sebagai bahan baku utk dibuat barang kerajinan atau handycraft yg dapat kami jual dengan harga yang bagus,” katanya.

Berkat kreasinya, ia memperkerjakan 20-25 orang anak muda yang tadinya pengangguran. Pesanan kini datang tak hanya dari PT IKPP, tapi juga dari hotel dan perusahaan lain di Serang. Dia berharap dukungan yang lebih besar untuk pemasaran produknya.(Yuska Apitya/cnn)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================