JAKARTA TODAY – Seluruh pemerintah daerah se – Indonesia berkumpul di Ballroom Sekretariat APKASI Gedung Sahid Sudirman Center Lt 21, Jakarta untuk membahas persoalan yang terjadi di daerah dan mencari solusinya.
Termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pn hadir dalam rapat dewan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( APKASI).
Dalam rapat, Bupati Bogor, Nurhayanti menyampaikan permasalahan yang terjadi di kabupaten yang dipimpinnya diantaranya, soal pendidikan terkait rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru, mengingat moratorium saat ini belum dicabut. Padahal, di Kabupaten Bogor hampir setiap tahunnya 150 guru pensiun dan tidak ada penggantinya.
“Kabupaten Bogor dihuni oleh 5,5 juta jiwa. Untuk SD saja ada sekitar 1600 sekolah dan rata – rata 2 saja guru PNS nya yang lain honorer. Bagaimana mutu pendidikan kami jika tenaga pendidiknya saja sangat kurang. Untuk itu, kami mencari solusinya,” papar Nurhayanti, Jumat (17/2/2017).
Keberhasilan pemerintah daerah tentunya tidak terlepas dari dukungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikontribusikan indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan. Kabupaten Bogor memiliki kedua persoalan itu, karena minimnya sumberdaya manusia yang dimiliki Pemkab Bogor.
“Harus ada kejelasan dari pemerintah pusat terhadap permasalahan yang ada di daerah khusunya di Kabupaten Bogor untuk ditindaklanjuti selanjutnya,†tegas mantan Sekdakab Bogor itu.
Nurhayanti yang juga ketua pemberdayaan perempuan di pengurusan APKASI juga mengeluhkan persoalan jender. Nurhayanti berjanji akan terus menyuarakan pemberdayaan perempuan untuk menjalankan program dari Pemerintah Pusat, dengan mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri perdagangan perempuan dan anak serta akhiri kesenjangan perempuan.
“Saya akan terus berusaha meminta ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak agar setiap daerah diberikan alokasi anggaran untuk menjalankan program tersebut,” tandasnya. (Iman R Hakim /*)
