JAKARTA TODAY- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan kurang lebih sebesar Rp 709 miliar untuk penanganan banjir di sejumlah daerah. Namun, untuk penanganan banjir saat ini terkendala dengan masalah pembebasan lahan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Teguh Hendarwan, mengatakan, bahwa sebanyak Rp 709 miliar itu, dialokasikan untuk beberapa program. “Untuk program normalisasi saluran air (kali dan sungai) saja Rp 200 miliar. Lalu untuk normalisasi waduk sebesar Rp 400 miliar,” kata Teguh di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).
Jumlah itu, tambah Teguh, belum termasuk pembebasan lahan untuk waduk Ciawi, Bogor. Luasnya 15 hektar. Selain itu, lanjut mantan Camat Pulogadung tersebut, pihaknya juga melanjutkan program pembuatan sumur resapan. Pihaknya menganggarkan setiap tahun sebesar kurang lebih Rp 30 miliar.
“Tahun ini kami bangun paling banyak di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur sebanyak 1.000 titik. Kami tempatkan di lokasi-lokasi rawan banjir. Karena tidak semua wilayah bisa dibangun sumur resapan,” kata Teguh.
Pasalnya, pihaknya kerap menemui masalah hambatan banyaknya utilitas. Baik utilitas air, listrik, telepon, dan jaringan internet. “Untuk di wilayah Jakarta Utara dan Pusat, kebanyakan sudah tidak bisa lagi dibangun sumur resapan. Karena kondisi tanahnya yang labil. Saat ini sudah ada 20.000 titik sumur resapan,” katanya.
Terkendala Lahan ÂÂ
Sementara itu, Teguh juga mengakui bahwa pihaknya saat ini terkendala dengan masalah pembebasan lahan. Pasalnya, masih banyak warga yang berada di bantaran kali melakukan perlawanan enggan direlokasi. “Memang tidak mudah untuk lakukan pembebasan lahan. Karena masih banyak warga yang menolak. Seperti di Bukit Duri sebanyak 300 KK Bidara Cina 200 KK,” jelasnya.
Namun, sambil proses pembebasan lahan berjalan, pihaknya menurunkan ribuan petugas Dinas SDA. Yaitu untuk melakukan pengerukan di saluran-saluran air.(Yuska Apitya)
Bagi Halaman
