“Baguslah, karena ini kan tugas pemerintah untuk melakukan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ucap Budi.
Belum lagi, menurut Budi, KAI menjadi pilihan yang tepat bagi pemerintah lantaran memiliki ketersediaan dana PMN yang cukup untuk disuntikkan ke proyek. Sehingga KAI akan menjadi investor prasarana dan sarana.
Proyek Puluhan Triliun
Menurut perhitungan Budi, total pendanaan yang dibutuhkan untuk membangun prasarana dan sarana LRT Jabodebek mencapai Rp27 triliun yang terbagi atas Rp23,3 triliun prasarana dan sisanya kebutuhan dana membangun sarana.
Dengan kebutuhan tersebut, skema pembiayaan akan terbagi atas Rp9 triliun dari PMN Adhi Karya sebesar Rp1,4 triliun yang telah diberikan pemerintah di 2015 lalu dan telah cairkan untuk pembangunan awal. Kemudian sisanya, sekitar Rp7,6 triliun ditutup oleh KAI. Sementara, kebutuhan Rp18 triliun akan ditutup dengan pinjaman perbankan dan dijamin oleh pemerintah melalui PSO.
Sebagai informasi, pada pekan lalu, pemerintah dan Adhi Karya telah meneken kontrak proyek LRT Jabodebek tahap pertama yang terdiri dari lintas layanan Cawang-Cibubur sepanjang 14,3 kilometer dan empat unit stasiun, lintas Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,5 kilometer dengan lima unit stasiun, dan lintas Cawang-Kuningan-Dukuh Atas sepanjang 10,5 kilometer dan tujuh unit stasiun. Sementara, penandatangan kontrak proyek tahap dua akan dilakukan setidaknya di tahun depan dengan jumlah tiga lintas layanan, yakni Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.
Adapun saat ini, pembangunan prasarana proyek LRT Jabodebek telah mencapai 12 persen dan ditargetkan mampu rampung hingga 40 persen di akhir tahun ini. Sehingga proyek dapat selesai pada 31 Mei 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015.(Yuska Apitya/cnn)