PT KAI Siap Bandari Proyek LRT Jabodetabek

BOGOR TODAY- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengaku siap bila ditugaskan pemerintah untuk ikut menyuntikkan dana dalam pembangunan prasarana proyek kereta api jenis Light Rapid Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) senilai Rp23,3 triliun.

Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, pemerintah berencana menunjuk KAI untuk memimpin (leader) proyek, baik dari sisi operasi maupun investasi bersama dengan PT Adhi Karya (Persero) yang sebelumnya juga diminta pemerintah untuk menjadi investor sekaligus kontraktor pembangunan prasarana LRT Jabodebek.

“Kalau ini penugasan kok pakai tertarik? Ya harus kita lakukan. Keluar Peraturan Presiden (Perpres) nanti,” ujar Edi usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin (20/2).

Sebelumnya, pemerintah memang telah mendapuk KAI sebagai investor dan pelaksana operasional sarana LRT Jabodebek. Namun, belakangan pemerintah tengah mempertimbangkan kemampuan KAI untuk ikut menopang beban pendanaan proyek, mengingat besarnya beban yang harus ditanggung oleh Adhi Karya sebagai investor prasarana. Dalam pertimbangannya, pemerintah melihat peluang ketersediaan pendanaan KAI yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan cair secara bertahap di tahun ini.

Melalui PMN, pemerintah berharap beban pembiayaan dapat sedikit berkurang meski pada dasarnya PMN berasal dari kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, setidaknya, pemerintah bisa mengurangi besaran pinjaman yang hendak diajukan kepada perbankan dan melalui penjaminan penerbitan obligasi (Public Service Obligation/PSO).

“Jadi, berapa dari PMN dan berapa dari PSO. Rabu ini, kami mau membicarakan dengan bank untuk pendanaan itu. Kelihatannya tidak ada masalah,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Sementara itu, Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto menyambut baik rencana pemerintah untuk melibatkan KAI sebagai investor pembangunan prasarana LRT sepanjang 43 kilometer tersebut. Meski sampai saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah.