Isu Membumbung Sawit Melambung

                                                          

Oleh : Viera Restuani Adia

 

Di tengah terpaan isu melalui kampanye hitam  terhadap industri minyak sawit yang menyebar mempengaruhi publik global, industri minyak sawit  tetap menjadi industri strategis dalam perekonomian indonesia baik saat ini maupun di masa depan.

Kontribusi minyak sawit dan produk turunannya mendapatkan apresiasi yang tinggi dikalangan menteri perekonomian kabinet kerja.  Hal ini terungkap dalam arahan yang disampaikan menteri perekonomian kabinet kerja di Pertemuan Nasional Sawit 2017,  di Jakarta pada tanggal 2-4 Pebruari 2017.

Seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dharmin Nasution bahwa kelapa sawit menjadi andalan perekonomian hal ini terbukti produk turunan kelapa sawit berkontribusi terhadap ekspor sebesar 75 persen dari sektor non-minyak bumi dan gas (migas).

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa peranan sawit dari aspek perdagangan ekspor nasional menunjukkan bahwa nilai ekspor produk sawit tumbuh 8% menjadi US$ 17,8 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 16,5 miliar. Lebih lanjut dikatakan untuk ekspor komoditas sawit sekitar 12% dari nilai ekspor nasional. Pada tahun 2016 mencapai Rp. 231,4 triliun dengan produksi 31 juta ton.

Lebih lanjut dikatakan terhadap sektor pertanian, sawit berkontribusi sebesar 14,2%. Begitupun terhadap sektor minyak hewan dan nabati di industri sebesar  5%, sehingga kontribusi kelapa sawit dan produk turunannya sebesar 3% terhadap PDB.  Dalam penyerapan tenaga kerja, diakui Sri Mulyani terdapat 5,6 juta tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan industri dan perkebunan kelapa sawit.  Mengakhiri arahannya dikatakan bahwa sawit adalah  komoditi andalan  dan perlu dijaga keberlanjutannya

Dengan posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia, program utama yang perlu dikembangkan berkesinambungan adalah meliputi industry hulu dan hilir termasuk kekuatan dukungan riset.

Industri sawit itu sendiri tidak terlepas dari campur tangan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit yang dibangun tahun 2015.  Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP) Sawit adalah lembaga yang merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan dana perkebunan sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.  Digawangi Direktur Utama Bayu Khrisnamurti, bertugas melaksanakan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit baik dana pengembangan maupun dana cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dengan mengusung misi menjadi pengelola dana yang berperan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia. Melalui keberadaan BPDP Sawit, berbagai program yang dilaksanakan lembaga terkait sudah berjalan, di antaranya program B20.  Program yang diresmikan pemerintah tahun 2016 ini  mewajibkan bahan bakar jenis solar dicampur dengan Biodiesel 20% sehingga konsumsi solar hanya 80 %. Program ini dinyatakan berhasil karena serapan biodiesel meningkat.

Program prioritas lainnya adalah program peremajaan perkebunan rakyat (replanting). Dengan program ini diharapkan berbagai masalah di lapangan termasuk status lahan dapat segera tuntas. Seperti disampaikan menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, bahwa permasalahan yang dihadapi  adalah akurasi data dan tumpang tindihnya kepemilikan lahan. Data perkebunan  menunjukkan bahwa 1,7 juta hektar keberadaan perkebunan sawit masih di hutan lindung.

Selama  berlangsungnya Pertemuan Nasional Sawit 2017 dibentuk kelompok diskusi tematik  dan kegiatan yang dapat difasilitasi BPDP Sawit, diadakan tujuh kelompok yaitu Pengumpulan Dana Sawit; Peremajaan; Biodiesel dan Pengembangan Produk; Promosi; Advokasi dan Hubungan Kelembagaan; Riset; serta Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM.

Seperti diungkapkan Yusni Emilia Harahap selaku Widyaiswara Ahli Utama PPMKP sekaligus Senior Perminent Person Sawit Indonesia (ad hoc)  di BPDP Sawit, kelompok promosi,diplomasi dan hubungan kelembagaan ini diibaratkan sebagai lokimotifnya. Untuk pasar ke luar negeri perlu terus menerus dilakukan  promosi dan advokasi yang melibatkan berbagai stake holder terkait dengan hasil hasil penelitian yang terus diperbaharui, Dimana pendekatan ke pasar di Uni Eropa, berbeda dengan pasar di India dan Tiongkok.

Terkait dengan kelompok advokasi, diplomasi dan hubungan kelembagaan serta berkaitan dengan program peremajaan sawit, sangat diperlukan kesiapan sdm petani, penyuluh, dan stakeholder terkait, diantaranya dengan merencanakan diklat diberbagai  bidang.  Dalam hal ini PPMKP Ciawi Kementerian Pertanian siap mendukung melalui diklat manajemen dan kepemimpinan serta dalam rangka mendorong minat generasi muda terhadap industri sawit, PPMKP juga merancang diklat ATC (Agri Training Camp).

Keberadaan BPDP Sawit diharapkan dapat membangun perkebunan sawit yang berkesinambungan sehingga mendukung percepatan implementasi sertifikasi minyak sawit yang ramah lingkungan (ISPO). Dan dengan kampanye yang kuat dan narasi yang baik serta didukung hasil-hasil riset program-program tersebut dapat meningkatkan industri sawit yang berkelanjutan baik di dalam negeri maupun luar negeri

Semoga melalui Pertemuan Nasional Sawit 2017 memberikan angin segar dan semangat  baru bagi industri sawit indonesia  dengan terus meningkatkan produktifitas yang berkesinambungan untuk menjawab berbagai terpaan isu negatif tentang sawit.

Sumber data dari Direktorat Jenderal Perkebunan